Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Rapat Kerja (Raker) Evaluasi Pelaksanaan Program 2014 dan Percepatan Pelaksanaan Program 2015, di Gedung Serbaguna, Kementerian PUPR, Jumat, (6/3/2015). "Tahun ini merupakan tahun yang berat, oleh karena itu kita adakan evaluasi me

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/03/Raker-PU-bsr.jpg"></a>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Rapat Kerja (Raker) Evaluasi Pelaksanaan Program 2014 dan Percepatan Pelaksanaan Program 2015, di Gedung Serbaguna, Kementerian PUPR, Jumat, (6/3/2015). "Tahun ini merupakan tahun yang berat, oleh karena itu kita adakan evaluasi menghadapi tantangan yang lebih besar dibanding waktu yang lalu.Tahun 2015 alokasi anggaran untuk Kementerian PUPR meningkat dari Rp 74 Triliun menjadi Rp 118 Triliun, sehingga beban tugas semakin bertambah. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan program TA 2015," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono. Raker dilaksanakan dua hari dan diisi oleh penjelasan dari pejabat eselon I dari Ditjen Cipta Karya, Sumber Daya Air, Bina Marga, Pembinaan Kontruksi dan Penyediaan Perumahan. Peserta Raker dihadiri oleh Kepala Balai Besar, Balai SDA, Bina Marga, Kepala Dinas, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Kepala Satuan Kerja dari 34 provinsi. Dalam Raker disampaikan hasil kinerja TA 2014 dan percepatan dari masing-masing Direktorat Jenderal yang disampaikan oleh Plt. Dirjen Cipta Karya, Plt. Dirjen SDA, dan Plt. Dirjen Bina Marga. Dalam paparannya, Plt. Dirjen Cipta Karya Imam S Ernawi menyampaikan, penghitungan sementara capaian pelaksanaan program TA 2014, adalah 70% akses air minum, 10% area kumuh, dan 61,04% akses sanitasi. Sementara lebih lanjut Imam mengungkapkan, pada pelaksanaan TA 2015 Ditjen Cipta Karya akan fokus kepada beberapa prioritas diantaranya penanganan kawasan kumuh secara terpadu di 56 kawasan dan penanganan perbatasan di 9 kawasan. Penanganan akan dilaksanakan selama 2-4 tahun, agar masalah di tiap kawasan menjadi tuntas, ujar Imam.(ari)