Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian PIP (Randal) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan Rapat Kerja (Raker) Bidang Cipta Karya di Aula PIP2B Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, Mataram, Senin (09/03/2015). Raker dihadiri oleh para Kasatker Sektor, PPK, asisten dan para staf operator

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/03/NTB-BSR.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian PIP (Randal) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan Rapat Kerja (Raker) Bidang Cipta Karya di Aula PIP2B Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, Mataram, Senin (09/03/2015). Raker dihadiri oleh para Kasatker Sektor, PPK, asisten dan para staf operator e-<em>monitoring</em>.</p> <p style="text-align: justify;">Pada kesempatan ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dwi Sugiyanto membuka dan memberikan arahan kepada peserta Raker. Dwi menekankan kepada seluruh Satker Sektor untuk lebih teliti terhadap pelelangan paket pekerjaan yang akan dilelangkan. Hal tersebut untuk menghindari dari indikasi-indikasi yang disorot, terutama masalah lahan.</p> <p style="text-align: justify;">Satker Sektor juga harus mampu mendeteksi keakuratan standar pelaksanaan fisik proyek agar dapat lebih waspada, teliti dulu desain-desain yang digambarkan dalam penanganan kawasan kumuh atau tidak serta bisa melihat kelemahan di titik lain dan dapat berkoordinasi di bidang yang berkaitan langsung di luar ke-Cipta Karya-an supaya sejalan dengan program-program ke-Cipta Karya-an sehingga terlihatlah kekompakan dan rasa kekeluargaan dilingkup kita, terang Dwi.</p> <p style="text-align: justify;">Menjadi koreksi jika dilihat dari <em>review</em> pekerjaan sebelum tahun 2014 yang mendasari dalam hal pembuatan kontrak/dokumen perlu diperhatikan keadministrasiannya supaya tersusun laporan atau menjadi dokumen yang bisa dipertanggung jawabkan.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya selaku Kepala Satker Randal Provinsi NTB, Sadimin menekankan, operator e-<em>monitoring </em>pada Satker atau PPK bisa segera memuat Rencana Umum Pengadaan (RUP) kegiatan bagi yang belum dilelangkan. Penekanan ini dilakukan untuk mempercepat proses-proses pelelangan yang dapat menyerap anggaran.</p> <p style="text-align: justify;">Sadimin menambahkan, penekanan kepada para Kasatker agar disampaikan kepada para Pokja di setiap Satker Sektor. Hal itu dilakukan supaya dalam pembuatan kontrak dan dokumen agar lebih awas dalam penyusunannya sehingga yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, harap Sadimin. (RDL-NTB/ari)</p>