Satker Perencanaan dan Pengendalian PIP (Randal) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) turut mengikuti Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Penataan Ruang dan Permukiman yang diselenggarakan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sumut di Medan, Selasa (10/03/2015). Dalam acara ini Randal Sumut Ku

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/03/sumut-bsr.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Satker Perencanaan dan Pengendalian PIP (Randal) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) turut mengikuti Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Penataan Ruang dan Permukiman yang diselenggarakan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Sumut di Medan, Selasa (10/03/2015). Dalam acara ini Randal Sumut Kusriyadi hadir mewakili Kepala Satker Randal Sumut. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Sumut Tengku Erry Nuradi.</p> <p style="text-align: justify;">Erry menyampaikan, perencanaan pembangunan nasional terdiri dari penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan atau berkesinambungan sehingga membentuk siklus perencanaan yang utuh, sedangkan pengendalian pelaksanaan rencana dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana.</p> <p style="text-align: justify;">"Kesinambungan pembangunan, khususnya pembangunan infrastruktur atau prasarana dasar sangat besar peranannya dalam meningkatkan produktivitas masyarakat khususnya dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asean yang dimulai tahun 2015 ini. Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan mengelola pembangunan didaerahnya. Pemerintah Daerah lebih memahami potensi dan permasalahan didaerahnya sehingga usulan program dilakukan secara berjenjang hingga ke tingkat pusat (<em>bottom up planning</em>)," kata Erry.</p> <p style="text-align: justify;">Lebih lanjut Erry menjelaskan, forum ini berfungsi untuk membahas usulan kegiatan prioritas kabupaten/kota sesuai berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota tahun 2016, yang sesuai dengan kewenangan provinsi, dan selaras dengan tupoksi SKPD yang dirumuskan dalam Renja SKPD. Rumusan kesepakatan hasil forum SKPD provinsi ini akan dibahas dalam Musrenbang provinsi untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. (tj_randalsumut/bns)</p>