Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (SatkerRandalPIP) melaksanakan kegiatanFocus Group Discussion (FGD)PenyusunanRencana Aksi Daerah (RAD)Provinsi Sulawesi Utara di Manado, beberapa waktu lalu. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ta

<p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (SatkerRandalPIP) melaksanakan kegiatanFocus Group Discussion (FGD)PenyusunanRencana Aksi Daerah (RAD)Provinsi Sulawesi Utara di Manado, beberapa waktu lalu.</p> <p style="text-align: justify;">Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2015 2019, maka diperlukan penyusunan RAD 100-0-100 untuk mempercepat capaian 100 % airminum, 0 % kumuh dan 100 % sanitasi.Rencana Aksi Daerah 100-0-100adalahsuatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan suatu rencanaaksi, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.</p> Acara dibukaolehKepala Dinas Pekerjaan Umum ProvinsiSulawesi UtaraJ.E. Kenap yang didampingi oleh Kepala Satker RandalPIPHengki Manumpil. <p style="text-align: justify;">Dalam sambutannya J.E. Kenap menuturkan sekiranya semua pihak yang terkait dalam penyusunan dokumen RAD Provinsi Sulawesi Utara dapat berperan aktif sehingga dokumen RAD inidapatberfungsi sebagai dokumen yang dipedomani untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatanserta dapatmengukur dan menilai tingkat keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di bidangCipta Karya.</p> <p style="text-align: justify;">"Penyusunan RAD ini adalah untuk mendukung pembangunan infrastruktur secara umumserta untukmenetapkan pedomandalammenentukan Standart Pelayanan Minimum (SPM) yang wajib dilaksanakan kabupaten/kota.Penyusunan RADini jugasecara umum melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan otonomi daerah yang meliputi kelembagaan pemberian pedoman/bimbingan, pelatihan arahan dan supervisi," kata JE Kenap.(Melky Kaunang / Randal Sulut/ari)</p>