Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2015, tidak ada lagi alasan belum bisa memulai pekerjaan. Karena DIPAnya sudah selesai, agar segera ditandatangani kontrak dan mulai bekerja. Segera lakukan penyerapan, ungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam arahannya s

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/05/konreg-bsr.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2015, tidak ada lagi alasan belum bisa memulai pekerjaan. Karena DIPAnya sudah selesai, agar segera ditandatangani kontrak dan mulai bekerja. Segera lakukan penyerapan, ungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam arahannya saat Konsultasi Regional (Konreg) Kementerian PUPR Tahun 2015, di Ruang Serbaguna Kementerian PUPR, Selasa (21/04/15). Acara Konreg dilaksanakan selama 2 hari.</p> <p style="text-align: justify;">Hadir dalam acara tersebut seluruh pejabat Eselon I, II dan III, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Marga, Ditjen Sumber Daya Air, dan Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kasatker dan Kabalai dari seluruh Indonesia. Turut hadir Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M.Said dan Lasarus.</p> <p style="text-align: justify;">Konreg dilaksanakan untuk mengidentifikasi Isu-isu Strategis Bidang PUPR di masing-masing Provinsi, Rencana Aksi Pencapaian sasaran Output/Kegiatan Strategis dalam RPJMN Bidang PUPR dan Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, serta Sinkronisasi, Sinergitas, dan Keterpaduan Kebutuhan Infrastruktur Kawasan. Konreg ini sangat penting sebagai forum untuk mengkoordinasikan dan membahas persiapan penyusunan program-program pembangunan infrastruktur PUPR.</p> <p style="text-align: justify;">Basuki menjelaskan, SK Kasatker sebagian besar sudah selesai dan yang tersisa diinstruksikan untuk segera diproses. Dalam pekerjaan di lapangan, Balai, Satker, PPK merupakan ujung tombak jajaran Kementerian PUPR, sehingga harus sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya di Kementerian PUPR, tutur Basuki.</p> <p style="text-align: justify;">Alokasi APBN Kementerian PUPR naik sekitar 50% dibanding 2014 yakni dari Rp. 78,71 Triliun menjadi Rp. 118,54 Triliun. APBN 2015 awal sebesar Rp. 84,91 triliun, menjadi APBNP sebesar Rp. 118,54 triliun, mendapat tambahan sebesar Rp. 33,63 triliun atau sebesar 40%.</p> <p style="text-align: justify;">Status tanggal 20 April 2015, Progres Keuangan baru mencapai 2,41 % dari rencana 11,07 %, Progres Fisik baru mencapai 3,39 % dari rencana 12,88 %, dan Progres yang harus dicapai Rp. 14,46 triliun per bulan atau Rp. 578,45 miliar per hari.</p> <p style="text-align: justify;">Basuki menegaskan, untuk Sumber Daya Manusia di Kementerian PUPR akan diterapkan sistem <i>Reward and Punishment</i>. Bagi pegawai yang memiliki prestasi dan kinerjanya baik akan diberikan penghargaan. Sebaliknya, jika pegawai bermasalah apalagi terlibat narkoba maka akan segera mendapat sanksi, tegas Basuki. (ari)</p> <p style="text-align: justify;"></p>