Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Jambi mengadakan kegiatan Koordinasi Awal Legalisasi Peraturan Tentang Bangunan Gedung di Gedung PIP2B Provinsi Jambi, Rabu (29/04/2015). Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi PB.Panjaitan. Panja

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/05/jambi-rapat-bsr.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Jambi mengadakan kegiatan Koordinasi Awal Legalisasi Peraturan Tentang Bangunan Gedung di Gedung PIP2B Provinsi Jambi, Rabu (29/04/2015). Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi PB.Panjaitan.</p> <p style="text-align: justify;">Panjaitan mengatakan dengan adanya Undang Undang No 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu disiapkan segera peraturan-peraturan pelaksananya, serta perlu ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota dengan menyusun Perda tentang bangunan gedung. Karena saat ini di Provinsi Jambi masih ada kabupaten/kota yang belum memiliki Perda Bangunan Gedung, sedangkan yang memiliki Perda tersebut muatan peraturannya lebih bersifat pada masalah administrasi, sedangkan muatan peraturan persyaratan teknis dalam penyelenggaraan bagunan gedung sangat kurang.</p> <p style="text-align: justify;">Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan bangunan gedung di daerah tanpa di dukung peraturan perundangan yang memadai dikhawatirkan akan semakin banyak pembangunan bangunan gedung yang tidak memenuhi persyaratan, baik secara administrasi maupun teknis, dan untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten/Kota perlu segera melakukan penyusunan kembali rancangan Peraturan Daerah tentang bangunan gedung, jelas Panjaitan.</p> <p style="text-align: justify;">Panjaitan menambahkan, untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung yang fungsional, keandalan, keselamatan, kesehatan, kenyamananan, dan kemudahan serta kepastian hukum seperti diamanatkan oleh Undang-undang Bangunan Gedung No. 28 tahun 2002, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi dalam hal ini Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Jambi memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan koordinasi awal pendampingan penyusunan pegaturan bangunan gedung.(DM-Randal Jambi/ari)</p>