Ketentuan tentang pembangunan Bangunan Gedung Negara ditingkatkan dari semula dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Ber

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/05/bali-bsr1.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Ketentuan tentang pembangunan Bangunan Gedung Negara ditingkatkan dari semula dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Berdasarkan ketentuan pasal 11 Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tersebut ditetapkan bahwa setiap pembangunan bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus mendapat bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis.</p> <p style="text-align: justify;">Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali Astawa Riadi dalam sambutan pembuka acara Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Tahun 2015, yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penatan Bangunan (PKPPB), Rabu (20/5/15), di Bali.</p> <p style="text-align: justify;">Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan Bangunan Gedung Negara yang fungsional,<i> </i>selamat, sehat,<i> </i>nyaman<i>, </i>dan<i> </i>aksesibel, serta serasi dan selaras<i> </i>dengan lingkungannya dan terselenggaranya pembangunan bangunan gedung negara yang tertib, efektif, dan efisien.</p> <p style="text-align: justify;">"Adapun pengertian dari Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan APBN, atau perolehan lainnya yang sah, perolehan lain yang sah adalah hibah, pembelian, bangunan serah guna, bangunan guna serah dan pembangunan bangunan gedung negara berbasis anggaran kinerja bukan proyek," tambah Astawa.</p> <p style="text-align: justify;">Penyelenggaraan bangunan gedung negara adalah dilaksanakan oleh kementerian/ lembaga harus mendapat bantuan teknis dari Kementerian PUPR, untuk pelaksanaan pembangunan bangunan gedung milik daerah yang biayanya bersumber dari APBD diatur dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Permen PU ini dan untuk pelaksanaan pembangunan bangunan gedung milik BUMN/BUMD mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Permen PU ini. (Krisna_Bali/ari)</p>