Komisi V DPR RI menyelenggarakan FGD (Focus Group Discussion) dalam rangka penyusunan RUU Arsitek, dengan menggandeng Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pendamping penyusunan RUU Arsitek, di Yogyakarta, Jumat (22/05/2015). FGD dipimpin l

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/05/FGD-DPR-JOGYA-BSR.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Komisi V DPR RI menyelenggarakan FGD (Focus Group Discussion) dalam rangka penyusunan RUU Arsitek, dengan menggandeng Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pendamping penyusunan RUU Arsitek, di Yogyakarta, Jumat (22/05/2015).</p> <p style="text-align: justify;">FGD dipimpin langsung oleh Ketua Komis V DPR RI Fahri Djemi Francis. FGD dihadiri oleh Kepala Dinas PPESDM DIY, Civitas Akademika Universitas Gajah Mada, Universitas Islam Indonesia, Universitas Atmajaya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi maupun Ikatan Arsitek Indonesia DIY.</p> <p style="text-align: justify;">Fahri menyampaikan lima harapan tersusunnya RUU Arsitek yaitu pertama, berkaitan dengan arah pertumbuhan dan perkembangan arsitek dan pengguna jasa. Kedua mewujudkan tertibnya penyedia jasa arsitek sebagai jaminan kesetaraan kehidupan antara pengguna jasa dalam hak dan kewajiban. Ketiga mewujudkan peningkatan peran masyarakat dalam bidang arsitek. Keempat menata arsitektur yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan yang terbangun. Terakhir menjamin para pelaku arsitektur dengan tata kelola yang baik.</p> <p style="text-align: justify;">Kami mengharapkan RUU Arsitek dapat memberikan payung hukum bagi profesi arsitek dan pengguna jasa, RUU ini juga akan mengatur penyelenggaraan pendidikan profesi arsitek yang didasarkan pada pranata hukum yang kuat serta mengacu pada ketentuan internasional mengenai kompetensi arsitek, semoga dapat terlahir lulusan pendidikan Arsitektur yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mewujudkan lingkungan pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat," seru Fahri.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara Direktur Jenderal Cipta Karya Andreas Suhono mengungkapkan Arsitek Indonesia jangan hanya jadi penonton. "Saat ini kita membutuhkan UU Arsitek, karena pada tahun 2015 ini Indonesia akan memasuki MEA yang melahirkan konsekuensi untuk bersaing dengan arsitek asing. RUU Arsitek ini juga menjadi sangat penting untuk segera diselesaikan mengingat RUU yang telah masuk dalam daftar Prolegnas 2015 itu merupakan implementasi dari ASEAN <i>Mutual Recognition Arrangement</i> (MRA) untuk jasa arsitektur," kata Andreas.</p> <p style="text-align: justify;">Andreas mengungkapkan pada praktiknya sekarang terjadi beberapa ketidakadilan, banyak bangunan karya Arsitek Indonesia yang tidak punya lisesnsi sehingga muncul nama arsitek asing, jangan sampai nanti kita hanya jadi penonton. Pada saat ini sebetulnya telah dilakukan upaya guna mendorong penyelamatan ataupun memberikan perlindungan kepada arsitek lokal, salah satunya dengan adanya asosiasi kota pusaka.</p> <p style="text-align: justify;">"Namun dengan adanya RUU Arsitek diharapkan ada payung hukum yang lebih kuat yang dapat dijadikan landasan dalam penyelamatan arsitek lokal. Dengan adanya UU Arsitek juga diharapkan dapat melecut rasa percaya diri arsitek Indonesia untuk dapat bersaing dengan arsitek asing, tidak hanya di ASEAN maupun Asia tapi juga di seluruh dunia," ujar Andreas.</p> <p style="text-align: justify;">Cipta Karya sangat mendukung lahirnya RUU Arsitek, dengan menangkap perkembangan yang terjadi dalam Arsitektur Indonesia termasuk profesi arsitektur dan penyelenggaraan arsitektur saat ini. Pesan kami, ada beberapa hal yang perlu disikapi secara bijak terkait masukan-masukan yang telah diberikan dan semoga dapat tersusun UU Arsitek yang dapat menyelamatkan dan melindungi arsitek lokal, tutup Andreas. (Randal DIY/ari)</p>