Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Riau melakukan kegiatanSosialisasi Aplikasi Peta Tematik.Sosialisasi ini merupakan salah satu instrumen pendukung untuk mengidentifikasi dan

<p style="text-align: justify;">Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Riau melakukan kegiatan<strong></strong>Sosialisasi Aplikasi Peta Tematik<strong>.</strong>Sosialisasi ini merupakan salah satu instrumen pendukung untuk mengidentifikasi dan mempublikasikan secara visual hasil pembangunan bidang Cipta Karya. Acara berlangsung di Pekanbaru selama 3 hari yang dimulai Rabu (21-23/09/2016).</p> <p style="text-align: justify;">Sosialisasi tersebut menindaklanjuti permintaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor: 103/KPTS/DC/2015 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Data Spasial One Map di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya,</p> <p style="text-align: justify;">Dimana Ditjen Cipta Karya melaksanakan tugas mengelola data spasial untuk kepentingan internal dan eksternal. Oleh karena itu melalui kegiatan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Riau dilakukan kegiatan<strong></strong>ini.<strong></strong></p> <p style="text-align: justify;">Sosialisasi aplikasi ini dibuka oleh Kepala Dinas Cipta Karya,Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau Dwi Agus Sumarno. Dwi menjelaskan kebijakan<em>One Map Policy</em>mulai diterapkan di Indonesia berdasarkan Inpres No. 10 tahun 2011. Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penyajian informasi geospasial memegang kendali penuh atas pembuatan sebuah geo-database yang berisi informasi geografi nasional secara lengkap, terstrutur, dan komprehensif. ucap Dwi A.S</p> <p style="text-align: justify;">Dwi menambahkan, kurang lebih 90% dari kegiatan yang dilakukan pemerintah selalu terkait dengan elemen geospasial. Selain itu kurang lebih 65% dari kegiatan yang dilakukan pemerintah selalu menggunakan elemen geospasial sebagai bahan pertimbangan utamanya. Oleh karenanya, pembuatan geo-database dan penyajian dalam sebuah peta menjadi keharusan untuk segera direalisasikan, himbau Dwi.</p> <p style="text-align: justify;">Acara dihadiri oleh Kasubdit Pengolahan Data dan Sistem Informasi yang diwakili oleh Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi I Wayan Lindu Suwara, Peserta dari kabupaten /kota seluruh Provinsi Riau dan Stakeholder lainnya. (Azhari P- RandalRiau/ari)</p>