Penyelenggaraan Pembangunan Gedung sampai saat ini masih menghadapi banyak persoalan baik dari segi panataan maupun dari kenyamanan, maka untuk mewujudkan penataan bangunan yang layak dan aman Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Sulsel mengadakan Workshop Ba

<a href="http://ciptakarya.pu.go.id/binaprogram/wp-content/uploads/2015/06/sulsel-pbl-bsr.jpg"></a> <p style="text-align: justify;">Penyelenggaraan Pembangunan Gedung sampai saat ini masih menghadapi banyak persoalan baik dari segi panataan maupun dari kenyamanan, maka untuk mewujudkan penataan bangunan yang layak dan aman Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Sulsel mengadakan Workshop Bantuan Teknis Pembangunan Gedung Negara dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung Negara, di Makassar, Rabu (03/06/2015).</p> <p style="text-align: justify;">Kepala Dinas Tarkim Provinsi Sulsel A. Bakti Haruni mengatakan setiap pembangunan Bangunan Gedung Negara terdapat beberapa siklus pembangunan yang meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi sehingga harus mendapatkan bantuan teknis dari pengolahan teknis yang telah bersertifikat.</p> <p style="text-align: justify;">"Untuk saat ini masih banyak tenaga pengelola teknis masih belum lancar dalam membuat laporan pelaksanaan Bangunan Gedung Negara dikarenakan belum memahami tugas dan fungsi aparat penyelenggaraan pembangunan dan <i>stakeholder</i> lainnya secara baik, selain itu masih banyak kabupaten/kota yang belum melakukan pendaftaran Bangunan Gedung Negara sehingga pendataan Bangunan Gedung Negara masih belum berjalan dengan tertib, adanya persoalan yang muncul dilapangan yang tidak dapat diselesaikan karena belum diatur secara rinci dalam petunjuk teknis pembangunan bangunan gedung," kata Bakti.</p> <p style="text-align: justify;">Bakti menuturkan pengelola teknis berperan untuk meniadakan atau mengurangi berbagai permasalahan yang terkait dengan konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan Bangunan Gedung Negara maupun administrasinya seperti tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Layak Fungsi (LSF) dan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG). "Pengelola teknis juga harus tetap mengedepankan etika profesionalisme dan netral dalam menjalankan tugasnya, sehingga mendorong terselenggaranya Bangunan Gedung Negara yang memenuhi persyaratan baik dari segi persyaratan adminstrasi maupun teknis, dengan mewujudkan tertib pembiayaan, tertib mutu dan waktu pelaksanaan serta memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar. Selain itu mampu menangkap aspek-aspek perkembangan teknologi yang saat ini menjadi <i>trend</i> pembangunan sebagai contoh bangunan hijau," tutur Bakti.</p> <p style="text-align: justify;">Bakti Berharap kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh berbagai instasi dinas baik provinsi maupun kabupaten/kota serta unsur akademisi dapat tercipta pembangunan gedung yang aman, nyaman dan sehat, sekaligus mewujudkan bangunan gedung yang fungsional andal, berjati diri, serasi dan selaras dengan lingkungannya. "Semoga acara ini dapat memberikan informasi bagi kita semua sehingga penyelenggaraan pembangunan Bangunan Gedung Negara tidak berujung kepada persoalan hukum," tutup Bakti. (jml.randal sulsel/ari)</p>