Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (21/9/2016) mengadakanWorkshopEvaluasi Pencapaian SPM Gerakan 100-0-100 Tahun 2017 Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan TA 2016, di Banjarmasin. Sekretari

Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (21/9/2016) mengadakanWorkshopEvaluasi Pencapaian SPM Gerakan 100-0-100 Tahun 2017 Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Selatan TA 2016, di Banjarmasin. <p style="text-align: justify;">Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Ahmad Fakeri mengatakan,Direktorat Jenderal Cipta Karya telah menyusun dan menetapkan sasaran program dalam kurun waktu 2015-2019 yaitu permukiman berkelanjutan 100-0-100,karena itu diperlukan dukungan dari pemerintah daerah untuk dapat mengejar akses universal 100-0-100 yang diagendakan terpenuhi pada tahun 2019.</p> <p style="text-align: justify;">Hingga tahun 2015 capaian pelayanan air minum Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 62,23 % dan pelayanan sanitasi sebesar 60,13 % (sumber data BPS 2015). Sedangkan luasan kawasan kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan masih sebesar 4025,877 Ha, sebut Fakeri.</p> <p style="text-align: justify;">Fakeri menjelaskan, sampai dengan saat ini terdapat permasalahan-permasalahan pada penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti belumsamanya pemahaman mengenaijenis pelayanan, sasaran dan indikatorantara pemerintah dan pemerintah daerah, sulitnya menetapkan<em>baseline</em>dan konsolidasi data. Kedepan diperlukan konsep kebijakan terkait mekanisme pengendalian dokumen perencanaan daerah yang mensyaratkan indikator SPM sebagai indikator kinerja yang harus dicapai, mendorong Pemerintah Daerah untuk mencapai target capaian tahun 2019 dan integrasi data dasar penyusunan indeks teknis DAK dengan data pencapaian indikator SPM.</p> <p style="text-align: justify;">Sementara, PPK Pengendalian Randal PIP Provinsi Kalsel Isma Agrianti mengatakan, pada kesempatan ini akan dilakukan<em>input</em>Usulan Rencana Kegiatan (URK) DAK tahun 2017 ke dalam e-Monitoring DAK sebagai kesiapan untuk pelaksanaan Konsultasi DAK TA 2017. Dana DAK TA. 2016 tersebar di 13 kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, sebesar Rp. 340 miliar atau 58,17 %. Workshop ini merupakan upaya kita untuk mensinergikan dan memprogramkan kegiatan dalam rangka gerakan 100-0-100, harap Isma. (HRD KALSEL/ari)</p>