BERITA

16.02.2017

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Akan Mendukung Kegiatan 2014 Di 176 Kabupaten/Kota Strategis Nasional (KSN). Karena Itu Diperlukan Peran Satuan Kerja Perencanaan Dan

16.02.2017

Bappeda Se-Sumatera Barat Mendapat Pendampingan Pelatihan Sistem Informasi Perencanaan (SIP) Yang Diadakan Oleh Satuan Kerja Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi S

16.02.2017

Satuan Kerja Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan Mengadakan Pelatihan Pengiriman Laporan Secara Electronik (e-Monitoring) Untuk Dana Alokasi Khus

16.02.2017

Dr. Ir. Andreas Suhono, MSc Dilantik Sebagai Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) Menggantikan Ir. Imam Santoso Ernawi, MCM, MSc Yang Telah Purna Tug

16.02.2017

Pada Tahun 2014 Provinsi Jawa Barat Mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Subbidang Air Minum Lebih Tinggi Dibandingkan Tahun 2013. Tahun 2014 Ini, Jawa Barat Mendapatkan DAK Subbidang Air Minum Se

16.02.2017

Satuan Kerja Perencanaan Dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman (Satker Randal PIP) Provinsi Kalimantan


ORGANISASI



PROFIL

Melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan dan kemitraan, pembiayaan, pelaksanaan, pengelolaan data dan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman yang meliputi pengembangan kawasan permukiman, serta penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, dan penyehatan lingkungan permukiman

FUNGSI DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

  • Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Penyusunan keterpaduan perencanaan dan kemitraan pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Penyusunan keterpaduan program, pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya;
  • Pemantauan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman;
  • Pengelolaan data dan sistem teknologi informasi;
  • Pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program kegiatan dan pembangunan infrastruktur permukiman; dan
  • Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

TUGAS SUB DIREKTORAT & TU DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN
    Melaksanakan penyusunan kebijakan dan strategi, keterpaduan perencanaan pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan
  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PEMBIAYAAN
    Melaksanakan penyusunan keterpaduan program pembiayaan tahunan yang bersumber dari APBN dan pembiayaan lainnya.
  • SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PELAKSANAAN
    Melaksanakan pembinaan keterpaduan pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman.
  • SUB DIREKTORAT PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
    Melaksanakan pengelolaan data dan sistem teknologi informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman.
  • SUB DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI
    Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program pembangunan infrastruktur permukiman.
  • SUBBAG TATA USAHA
    Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penyelesaian administrasi laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan tuntutan ganti rugi, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan dan kearsipan serta koordinasi administrasi direktorat.

FUNGSI SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PERENCANAAN DAN KEMITRAAN

  1. Penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman;
  2. Penyusunan keterpaduan perencanaan jangka panjang dan menengah, serta rencana strategis pembangunan infrastruktur
  3. permukiman;
  4. Penyusunan pedoman dan manual keterpaduan rencana pembangunan infrastruktur permukiman; dan
  5. Fasilitasi penyiapan program jangka menengah pembangunan infrastruktur permukiman dan fasilitasi kemitraan

PROGRAM

Progker BPCK 2008

PRODUK

LAKIP Eselon I Tahun 2015

LAKIP Eselon I Tahun 2013

LAKIP Eselon I Tahun 2012

LAKIP Eselon 1 Tahun 2010

LAKIP Eselon 1 Tahun 2009


Katalog CSR

Agenda Kegiatan

T.A. 2016

Tantangan berat Indonesa di bidang infrastruktur permukiman adalah memberikan akses aman air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan akses sanisatis layak 100% untuk masyarakat Indonesia

KONTAK