Sebagai perwujudan keadilan dan persamaan kesempatan bagi kaum difable atau , sejak 2003 Departemen Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya telah melakukan langkah-langkah diantaranya kegiatan percontohan fasilitas dan aksesibiltas pada bangunan gedung Pemerintah dan pelayanan umum pada 108 bangunan gedung di 33 provinsi.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum (PU) Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat Ismanto saat mewakili Direktur Jenderal Cipta Karya membuka Seminar Nasional Menuju Kota yang Aksesibel Bagi Semua di Jakarta, Senin (16/11).

Lebih lanjut ia mengatakan, upaya lainnya ialah melakukan audit dan pembangunan elemen aksesibilitas di kompleks kantor Depatemen PU sebagai pilot projectram, jalur pemandu, parkir khusus penyandang cacat, toilet dan lift penyandang cacat sehingga menjadi contoh bangunan yang aksesibel bagi semua.

Menyadari masih minimnya bangunan gedung dengan aksesibilitas yang memadai, Ditjen Cipta Karya menilai percontohan pembangunan fasilitas aksesibilitas yang selama ini difasilitasi Pemerintah perlu diikuti oleh sektor swasta, pemilik atau pengelola gedung untuk melengkapi bangunan gedung dengan fasilitas aksesibilitas, selain syarat untuk memperoleh sertikat laik fungsi.

“Aksesibilitas merupakan salah satu unsur kemudahan dalam persyaratan keandalan bangunan yang harus dipenuhi guna mewujudkan kelaikan fungsinya yang ditandai dengan diterbitkannya sertifikat layak fungsi bangunan gedung. Selama ini pembangunan fasilitas publik belum berorientasi untuk mengakomodasi kegiatan seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi masyarakat difabel,” ujar Ismanto.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Penyandang Cacat Seluruh Indonesia (PPCI) Siswadi mengatakan, untuk lebih memperhatikan masalah bangunan gedung yang aksesibel, Pemerintah Daerah harus  menerbitkan Peraturan-peraturan Daerah (PERDA) tentang aksesibilitas bagi penyandang cacat yang  meliputi semua aspek kehidupan dan penghidupan.

Selain itu, upaya sosialisasi dengan mengembangkan jaringan sinergi dengan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Masyarakat Pers/Wartawan, Perguruan Tinggi, dan Tokoh Masyarakat harus terus dilakukan. Hal ini bertujuan agar kaum difable lebih banyak mendapat perhatian.

“ Kalau perlu diadakan  lomba  dan  penilaian antar kota untuk meraih penghargaan  kota  yang  aksesibel bagi semua layaknya penghargaan Adipura,”  katanya.  

Hanya pengguna yang terdaftar yang boleh menulis komentar.
Silahkan login atau daftar.