Page 15 - Slide 1

Basic HTML Version

13
Panduan Kualitas Visual
Infrastruktur Bidang Cipta Karya
MANAJEMEN
MUTU
INFRASTRUKTUR
BIDANG
CIPTA
KARYA
Kondisi
infrastruktur bidang Cipta Karya
tidak
terlepas dari berbagai permasalahan diantaranya kurang
cermat dalam perencanaan, kurang memahami
spesifikasi peralatan, kurang memahami
tata
cara kerja, kurang disiplin dalam waktu pelaksanaan, dan kurang memperhatikan estetika. Karena
itu diperlukan
manajemen mutu untuk mengukur kualitas dari hasil pekerjaan yang berkualitas dan berkelanjutan.
PP No. 29 Tahun 2000 Pasal 30 ayat 1
(a)
:
Untuk menjamin
terwujudnya
tertib penyelenggara pekerjaan konstruksi, penyelenggara pekerjaan konstruksi wajib memenuhi ketentuan
tentang keteknikan,
meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan
sesuai
dengan
standar atau norma yang berlaku.
Permen PU No. 04/PRT/M/2009 Pasal 2
:
Kebijakan
Mutu
Departemen
merupakan
suatu
kebijakan/upaya
guna
menjamin
ketersediaan
infrastruktur
yang
andal
bagi
masyarakat
dengan
prinsip
efisien dan efektif
serta melakukan peningkatan mutu kegiatan
secara berkelanjutan.
Permen PU No. 04/PRT/M/2009 Pasal 3
(1)
:
Maksud
dari
Peraturan
Menteri
ini
untuk
memberikan
panduan
melaksanakan
manajemen
organisasi
yang
mengarah
pada
perencanaan,
penerapan,
pengendalian,
pemeliharaan,
dan
peningkatan
bagi
pencapaian
kinerja
berlandaskan
SMM
yang
terdokumentasikan
dan
terintegrasi
sesuai
dengan
Kebijakan Mutu yang ditetapkan di
lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
DASAR
HUKUM