Page 14 - Slide 1

Basic HTML Version

12
Panduan Kualitas Visual
Infrastruktur Bidang Cipta Karya
Untuk
sektor
sanitasi,
dua
sub
sektor
yang
menjadi
perhatian
adalah
pengelolaan
air
limbah
dan
persampahan. Mengacu
pada
perkiraan
capaian
air
limbah
di
tahun
2014
yang
mencapai
60,61
%,
maka
terdapat
gap
sebesar
39,09
%
atau
kurang
lebih
120
juta
jiwa
yang
harus
dipenuhi
pada
tahun
2019.
Pada
tahun
2019
diharapkan
pelayanan
air
limbah
mencapai
100%,
dimana
untuk
kawasan
perkotaan
95%
ditangani
melalui
Sistem
Pengolahan
Air
Limbah
(SPAL)
setempat
dan
5
%
melalui
SPAL
terpusat
kota.
Sedangkan
secara kelembagaan diharapkan
seluruh Pemerintah Daerah memiliki
lembaga pengelola
air
limbah.
Untuk
sub
sektor persampahan, dari kondisi
saat
ini
sebesar 79,8 % akses pengelolaan
sampah
diharapkan mencapai 100% di
tahun 2019, dimana untuk kawasan perkotaan diharapkan
50%
sudah diolah di pembuangan akhir dan 50% di kelola di
sumber serta untuk kawasan
perdesaan
100%
terkelola
di
sumber.
Pendekatan
yang
dilaksanakan
di
sektor
sanitasi
menggunakan pendekatan berbasis masyarakat untuk
skala
lingkungan atau kawasan, dan
berbasis
institusi untuk yang bersakala kota dan
regional.
Untuk
mewujudkan
kawasan
permukiman
yang
layak
huni
dan
berkelanjutan,
maka
diperlukan kualitas
fisik kota yang
secara visual
tertata, aman dan berperspektif
lingkungan.
Untuk
itu
aspek
penyelenggaraan
bangunan
gedung
dan
penataan
bangunan
menjadi
salahsatukonsentrasiDitjenCiptaKaryaterutamadalammendukungperwujudanlingkungan
yang
layak
huni
dan
berkelanjutan.
Penyelenggaraan
Bangunan
Gedung
dan
Penataan
Bangunan
Gedung
akan
dilaksanakan
melalui
beberapa
langkah
yaitu;
(i)
tersedianya
payung
hukum
sebagai
acuan
penyelenggaraan
bangunan
gedung;
(ii)
meningkatkan
kompetensi
aparat
Pemerintah
Daerah;
(iii)
meningkatkan
kesadaran
masyarakat
dalam
penyelenggaraan bangunan gedung; dan
(iv) meningkatkan kualitas
lingkungan.
Seluruh
target dan
sasaran yang hendak dicapai oleh Ditjen Cipta Karya memerlukan kerja
keras
seluruh
pihak
baik
di
pusat
atau
daerah.
Pendekatan
pembangunan
yang
berbasis
kolaborasi baik dari
sisi program atau pendanaan diharapkan dapat meningkatkan
sinergi
dan keterpaduan pembangunan
infrastruktur permukiman.
Selain
itu,
kualitas
infrastruktur
permukiman
yang
andal
akan
memberikan
kesempatan
yang
lebih
besar
bagi
warga
untuk
menikmati
hasil
pembangunan
yang
dilaksanakan.
Pelaksanaan kegiatan yang memenuhi aspek dan persyaratan
teknis akan memaksimalkan
pemanfaatan
prasarana
dan
sarana
itu
sendiri
dalam
memenuhi
seluruh
target
yang
ditetapkan pemerintah.