Page 13 - Slide 1

Basic HTML Version

11
Panduan Kualitas Visual
Infrastruktur Bidang Cipta Karya
Persoalan permukiman kumuh merupakan
salah
satu persoalan yang muncul akibat pertumbuhan kota yang
tidak
terkendali. Menurut data dari Kementerian Pekerjaan
Umum
dan
Perumahan
Rakyat
tahun
2014
tercatat
luasan
kawasan
kumuh
mencapai
10%
dari
luasan
kawasan
perkotaan
Indonesia
atau
sebesar
38.431
Ha
yang
tersebar di 4.108
titik kawasan permukiman kumuh perkotaan.
Pada
tahun 2019, pemerintah mentargetkan persentase kawasan kumuh perkotaan
sebesar 0% yang
berarti
tiap
tahun pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas
lingkungan kawasan kumuh
sebesar 2%.
Pada
tahun 2015-2019, pola penanganan kawasan kumuh menerjemahkan amanat UU Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimana
pola penanganan
terbagi menjadi;
(i) pengawasan dan pengendalian;
(ii) pemberdayaan masyarakat;
(iii) pemugaran;
(iv) peremajaan; dan
(v) permukiman kembali.
Mengacu pada persoalan yang dihadapi di periode 2010-2014, maka beberapa
tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan 2015-2019 adalah;
(i) belum
tersedianya
data dan
informasi yang akurat untuk menginformasikan
luasan kawasan kumuh yang perlu ditangani;
(ii) kemampuan pemerintah daerah yang
terbatas
sehingga belum
dapat melaksanakan penanganan permukiman kumuh
sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
serta
(iii) belum
terintegrasinya penanganan kawasan kumuh yang
selama
ini dilaksanakan
sehingga
tidak memberikan hasil yang
optimal.