Page 19 - bulletinCK_nov15

Basic HTML Version

Edisi 11
4
Tahun XIII
4
November 2015
info baru
19
Tujuan pelestarian Kota Pusaka tidaklah
semata-mata demi kepentingan ekonomi,
namun justru terkait dengan aspek sosial
budaya karena melestarikan Kota Pusaka
tersebut sama halnya dengan melestarikan
warisan budaya sebagai jati diri.
Melestarikan Kota Pusaka,
Menjaga Warisan Budaya Bangsa
K
eberhasilan dalam pelestarian budaya tersebut nan­
tinya akan berdampak pada pergerakan ekonomi
kota bila Kota Pusaka pada akhirnya dapat menjadi
tujuan wisata,”kata oleh Andreas Suhono, Direktur
Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat pada saat memberikan sambutan pem­
bukaan pada acara Workshop Penguatan Pelaksanaan Program
Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP), Selasa (24/11/15) di
Werdhapura, Bali.
Andreas Suhono menyatakan bahwa
workshop
tersebut me­
rupakan sebuah kesempatan untuk duduk bersama, menya­makan
persepsi, visi, tujuan dan sasaran program serta memetakan dan
mengevaluasi kembali keefektifan program-program terkait Kota
Pusaka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan akan
ada rencana aksi yang lebih realistis dalammengawal peningkatan
kualitas pelestarian Kota Pusaka sehingga dapat mendorong ter­
wujudnya cita-cita menjadi
World Heritage City.
Sejalan dengan pernyataan Dirjen Cipta Karya, Hashim Djo­
do­hadikusumo, selaku Ketua Dewan Pembina BPPI, me­nya­
takan bahwa selain mampu melestarikan pusakanya, Kota Pu­
saka di Indonesia juga harus mampu mengembangkan aspek
budaya dan ekonomi yang berbasis pada kearifan lokal. Tidak
sekadar melestarikan bangunan fisik namun juga harus mampu
melestarikan budaya karena budaya adalah identitas bangsa. Kota
Pusaka harus dilestarikan melalui pengelolaan aset-aset pusaka
yang memiliki karakter khas dan keunikan identitas masing-
masing kota.
Ditegaskan juga oleh Wiendu Nuryanti, bahwa untuk mewu­
judkan hal tersebut, pelestarian Kota Pusaka harus memiliki kom­
ponen-komponen penting, antara lain memiliki unsur
tangible
(ragawi) dan
intangible
(non ragawi), berkelanjutan, memiliki in­
frastruktur yang memadai, adanya keterlibatan para
stakeholder
serta memiliki mekanisme penetapan dan evaluasi Kota Pusaka.
Taufan Madiasworo, Kepala Balai Informasi Permukiman dan
Perkotaan, dalam laporan penyelenggaraan
workshop,
mewakili
Sekretaris Ditjen Cipta Karya, menyampaikan bahwa Workshop
Penguatan Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota
Pusaka (P3KP) ini merupakan suatu bentuk upaya kolaboratif
dan kemitraan antar berbagai unsur pelaku pelestarian, baik Pe­
merintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, pemerintah
daerah, akademisi, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) dan
praktisi pelestarian kota pusaka.
Adapun tujuan dari penyelenggaraan
workshop
ini adalah
un­tuk memetakan ragam pencapaian, tantangan dan kendala
kota pusaka yang terlibat dalam P3KP, menggali peran berbagai
ak­tor pusaka baik di pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/
kota maupun jejaring lainnya dalam upaya penataan dan pe­les­
tarian kota pusaka, sekaligus merupakan suatu upaya untuk me­
ningkatkan kepedulian pemangku kepentingan dan menjaga ke­
berlanjutan kota pusaka.
Workshop
dimulai dengan presentasi 10 kabupaten/kota yang
merupakan pilot pelaksanaan P3KP yaitu Kota Sawahlunto, Kota
Palembang, Kota Bogor, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota
Denpasar, Kota Banjarmasin, Kota Ternate, Kota Bau-Bau, dan
Kabupaten Karangasem. Kemudian dilanjutkan dengan paparan
para pakar sekaligus refleksi dari presentasi daerah.
Adapun narasumber yang memberikan paparan antara lain
Adjar Prayudi, Direktur Bina Penataan Bangunan, dengan judul
paparan Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka dalam Perspektif
Bangunan dan Lingkungan, Gunawan Tjahjono dengan judul
Peluang Pengembangan Arsitektur Kota Pusaka, Walikota Banda
Aceh yang diwakili oleh Kepala Bappeda Kota Banda Aceh dengan
judul Kelembagaan dan Tata Kelola Kota Pusaka, Laretna T.
Adishakti dengan judul paparan Keunggulan dan Kemitraan Kota
Pusaka serta Endy Subiono dengan judul Pengembangan Kota
Pusaka dalam Konteks Desain dan Pemanfaatan Ruang.
Workshop
Penguatan Pelaksanaan P3KP ini akan dilaksanakan
selama tiga hari, dimulai dari hari Selasa (24/11/15) sampai dengan
hari Kamis (26/11/15) dan diakhiri dengan acara kunjungan
lapangan ke salah satu aset pusaka di Kabupaten Karangasem.
Workshop
ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Direktur
Bina Penataan Bangunan, Ketua Dewan Pembina BPPI, Bupati
Gianyar, Kepala Bappeda Kota Banda Aceh, Kepala Balai Informasi
Permukiman dan Perkotaan, para narasumber dan fasilitator yang
terdiri atas unsur pejabat struktural di lingkungan Ditjen Cipta
Karya, akademisi, praktisi, dan para peserta yang merupakan per­
wakilan dari instansi pemerintah daerah yang berasal dari un­
sur Dinas Pekerjaan Umum atau dinas teknis yang membidangi
pelaksanaan P3KP serta Badan Perencanaan dan Pembangunan
Daerah.
(BIPP Ditjen Cipta Karya)