Satuan Kerja Perencanaan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan workshop Pemantauan DAK MDG’s Bidang Air Minum dan Sanitasi di Palembang pada 19-20 Juni 2014.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Sumsel yang diwaliki oleh Kabid Tata Bangunan dan Perumahan Provinsi Sumsel KM Aminuddin. Aminuddin mengharapkan dengan diadakannya workshop ini diharapkan peserta dapat mengevaluasi target MDG’s yang harus dicapai sehingga dapat dilakukan percepatan-percepatan serta mengevaluasi efektifitas penggunaan DAK.

Dalam sambutannya, Aminuddin menjelaskan, catatan BPS pada Tahun 2013 untuk skala nasional, persentase akses air minum aman telah mencapai 67,73% (sasaran MDG’s 2015 68,87%) dan akses sanitasi 59,71% (sasaran MDG’s 2015 62,41%).

“Beberapa tahun belakangan, pencemaran air baku baik air tanah maupun air permukaan semakin meningkat. Pencemaran tersebut disebabkan masuknya air limbah domestik maupun industri, dan sampah akibat penanganan sanitasi yang tidak baik. Disadari, saat ini air baku sudah semakin langka. Untuk itu diperlukan prioritas program sebagai upaya meningkatkan kualitas sistem sanitasi yang hasilnya secara signifikan harus memberikan dampak terhadap pengembangan lingkungan, khususnya pencemaran terhadap sumber air permukaan yang sampai saat ini menjadi faktor utama sumber air minum tercepat,” imbuh Aminuddin.

Narasumber yang hadir antara lain perwakilan dari Subdit Program dan Anggaran Direktorat Bina Program, BAPPEDA Provinsi Sumsel, dan Direktorat PPLP Ditjen Cipta Karya. Workshop ini dihadiri oleh SKPD Dinas PU Cipta Karya dan BAPPEDA seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

Aminuddin menambahkan, potensi swasta dalam melaksanakan Corporate Social Responsibility(CSR) belum bisa dioptimalkan pemerintah dalam rangka mewujudkan target MDG’s bidang air minum dan sanitasi. Selain itu juga pelaksanaan desentralisasi pembangunan melalui otonomi daerah telah menjadi salah satu aspek terpenting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional.

“Sehingga komitmen pemerintah pusat untuk mencapai tujuan dan target yang tercantum dalam MDG’s tidak akan berhasil tanpa komitmen dari pelaksanaan pembangunan pada tingkat operasional yaitu pemerintah dan masyarakat lokal,” tutup Aminuddin.(AYX-Randal Sumsel/2014/bns)