Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan arti pentingnya keseimbangan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Profit-People-Planet), kini, semakin banyak perusahaan yang memenuhi tanggung jawab sosialnya (CSR). Tanggung jawab sosial perusahaan tersebut diwujudkan dalam beragam bentuk kegiatan, dengan perusahaan sebagai pelaksana yang melibatkan mitramitra yang kompeten di bidangnya. Dukungan mitra kerja sama menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program-program CSR.

Program CSR tidak selalu diwujudkan dalam bentuk kegiatan amal (charity). Melainkan, juga dapat dilaksanakan dalam program-program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara langsung sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan CSR yang dilakukan beberapa perusahaan sekarang ini sangat beragam, termasuk kegiatan CSR dalam pembangunan infrastruktur permukiman (bidang Cipta Karya). Hal ini sesuai dengan visi Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu “Terwujudnya permukiman perkotaan dan perdesaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur yang andal dalam pengembangan permukiman, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan penyehatan lingkungan permukiman dan penataan bangunan dan lingkungan.”

Dalam rangka mendorong Program CSR Perusahaan untuk pembangunan infrastruktur permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat memberikan fasilitasinya, agar infrastruktur yang dibiayai melalui Porgram CSR sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan Pemda, serta secara teknis dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini akan menjamin manfaat dan keberlanjutan infrastruktur yang dibangun.

Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam upaya percepatan pencapaian sasaran Renstra Ditjen Cipta Karya Tahun 2010-2014 dan percepatan pencapaian target MDGs Tahun 2015 membutuhkan investasi dan pendanaan yang cukup tinggi, sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif, yang tidak hanya mengedepankan pembiayaan yang bersumber dari APBN dan APBD, sebagai upaya percepatan pembangunan serta pembagian tanggung jawab atas hal perencanaan, pengelolaan, operasional dan pemeliharaan pasca konstruksi.

Salah satu pembiayaan alternatif dapat kita peroleh dari pengembangan pola-pola investasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu masyarakat, swasta maupun pemerintah itu sendiri.

Direktorat Jenderal Cipta Karya akan memberikan fasilitasi berupa konsultasi teknis dalam penyusunan rencana dan program investasi terkait sinergisitas antara dana APBN, APBD dan sumber pendanaan lain termasuk dana melalui investasi dalam peningkatan kualitas kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan, serta peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Cipta Karya berharap agar informasi berikut ini dapat memberikan pemahaman tentang pola dan peluang investasi kepada para pemangku kepentingan, khususnya bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya yang sinergis dan terpadu.

Leave a Reply