Kolokium Penyusunan SPPIP Dan RPKPP

Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dan Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) untuk Tahun Anggaran (TA) 2012 telah memasuki bulan ke-6, yang ditandai dengan dilaksanakannya Kolokium SPPIP dan RPKPP. Kolokium dilaksanakan di Hotel Savoy Homann Bidakara, Bandung, Jawa Barat pada 12-13 November 2012.

 

Dalam laporan panitia yang disampaikan Joerni Makmoerniati, disebutkan kolokium ini dimaksudkan untuk memonitor pencapaian sasaran kegiatan penyusunan SPPIP dan RPKPP yang dilakukan di setiap kota/kabupaten. Pada 2012 terdapat 72 kegiatan penyusunan SPPIP dan 27 penyusunan RPKPP yang tersebar di berbagai provinsi.

 

Kolokium ini diikuti 500 peserta yang terdiri dari tim Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis), Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Permukiman Provinsi dan tenaga ahli pendamping. Acara kolokium dibuka Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat, Edy Nasution dan dihadiri oleh Kepala Bapedda Kota Bandung, perwakilan dari dinas-dinas terkait bidang perumahan permukiman Kota Bandung.

 

Direktur Pengembangan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya, Amwazi Idrus, menekankan  pentingnya pemahaman lingkup kegiatan penyusunan SPPIP sebagai payung pembangunan bidang ke-Cipta Karya-an Disamping itu Dia juga menekankan pentingnya pemahaman lingkup wilayah pembangunan permukiman terutama untuk kasus kabupaten dimana lingkup wilayah studi jangan hanya terbatas pada wilayah ibukota kabupaten saja akan tetapi perlu mempertimbangakan rencana pengembangan perkotaan 20 tahun mendatang.

 

Hal ini dikarenakan perkembangan kawasan perkotaan seringkali mempengaruhi kawasan di sekitarnya sebagaimana perkembangan di Jakarta yang berpengaruh tidak hanya dalam skala kota tetapi hingga ke Jabodetabek. Amwazi juga menggaris bawahi pentingnya pemahaman kebijakan penataan ruang yang harus dikaitkan dengan arah pengembangan kota, untuk itu perumusan substansi SPPIP harus memperhatikan karakteristik lokal kota/kabupaten.

 

Pendampingan dalam penyusunan RPKPP juga tidak terlepas dari beberapa catatan, khususnya mengenai lingkup wilayah kajian yang seringkali tidak merujuk pada hasil penentuan kawasan prioritas yang diperoleh dalam penyusunan SPPIP. Penyusunan yang ditujukan untuk menghasilkan rencana pengembangan kawasan juga menghadapi kendala dengan masih belum dimilikinya peta dengan tingkat ketelitan 1:25.000 dan 1:5.000 oleh sebagian besar kabupaten/kota.

 

SPPIP merupakan dokumen strategi dan RPKPP adalah dokumen operasional yang disusun untuk menjembatani rencana tata ruang dengan perencanaan pembangunan infrastruktu yang mengarahkan program investasi pembangunan. SPPIP dan RPKPP disusun dengan menekankan legitimasi produk dan keterlibatan semua pemangku kepentingan/ POKJANIS sebagai sentral dalam pembangunan perkotaan di wilayahnya.

 

Keluaran SPPIP dan RPKPP memerlukan legalitas sehingga dapat menjadi acuan dalam implementasi pembangunan dan infrastruktur perkotaan. Saat ini Ranpermen Penyusunan SPPIP dan RPKPP telah selesai dibahas dan setelah menjadi Permen siap digunakan dalam proses penyusunan SPPIP dan RPKPP. Keberadaan Permen akan memberikan kepastian hukum bagi penyusunan SPPIP dan RPKPP di kab/kota sehingga peran SPPIP sebagai payung pembangunan bidang keciptakaryaan akan semakin kuat.

 

Pengalaman dari Surakarta, Tasikmalaya, Langsa dan Kabupaten Baru

Dalam kesempatan ini, perwakilan dari Kota Surakarta, Kota Tasikmalaya, Kota Langsa dan Kabupaten Baru memaparkan penyusunan SPPIP dan RPKPP di wilayahnya. Dari hasil pemaparan tersebut terlihat, hasil penentuan kawasan prioritas dalam SPPIP dan RPKPP menunjuk pada kawasan dengan tingkat kepadatan tinggi di kawasan perkotaan yang kumuh.

 

Kawasan-kawasan tersebut harus menjadi perhatian, karena sebagaimana diungkapkan oleh Direktur Pengembangan Permukiman, dalam World Urban Forum di Italia disebutkan bahwa lebih dari 40 persen penghuni kawasan kumuh perkotaan adalah generasi muda yang menentukan masa depan kota yang masih kurang berpendidikan dan belum memiliki keahlian.

 

Dalam kesimpulan desk perlu untuk dimaknai akan tujuan penyusunan SPPIP. SPPIP sebagai payung penyusunan program bidang ke-Cipta Karya-an selain mengacu kepada RTRW kabupaten/kota juga harus diperkaya dengan menjadikan studi-studi yang sudah ada di direktorat lain seperti Strategi Sanitasi Kota, Strategi Pengembangan Air Minum, Penataan Lingkungan Pemukiman Berbasis Komunitas. Sehingga  penyusunan SPPIP yang dilakukan untuk penyusunan kebijakan dan strategi akan lebih sesuai dengan pemasalahan yang telah dikaji pada studi setiap sektor secara mendalam sehingga SPPIP lebih terintegrasi dalam memberikan masukan dalam penyusunan RPIJM.

 

Pada hari kedua kolokium, dilaksanakan pelatihan Sistem Informasi Pengendalian Penyusunan SPPIP dan RPKPP. Sistem ini adalah sistem dalam kegiatan penyusunan SPPIP dan RPKPP untuk mendukung Ditjen Cipta Karya dalam melakukan pengendalian proses dan substansi penyusunan SPPIP dan RPKPP yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota. Di sisi lain, sistem ini merupakan sarana untuk membangun komunikasi antar semua pihak yang terkait dalam proses penyusunan SPPIP dan RPKPP, baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi, maupun pusat. Pelatihan ini berfokus pada bagaimana tim POKJANIS melaporkan hasil pelaksanaan SPPIP dan RPKPP di wilayah masing-masing. (Edw/uke)

 

Pusat Komunikasi Publik

141112

Sumber : Website PU