http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/perdakumuh
Kategori Pertanyaan
Umum
Proses
Substansi
Tanya Jawab Yang Bersifat Umum
No Pertanyaan Jawaban
1 Apa yang dimaksud dengan Prakarsa 100-0-100 yang dicanangkan oleh Cipta Karya? Prakarsa 100-0-100 merupakan program prioritas yang dicanangkan DJCK pada tahun 2014 untuk mencapai target pada tahun 2019 yaitu 100% akses air minum (dari baseline sekitar 70,5%), 0% kawasan kumuh (dari baseline sekitar 10%) dan 100% akses sanitasi (dari baseline sekitar 62%).
2 Apa landasan hukum dari visi kota tanpa kumuh pada tahun 2020? Visi Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) 2020 didasarkan pada Undang-Undang 17 Tahun 2007tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dimana pada lampirannya ditegaskan bahwa pada PJM ke-3 target bidang Permukiman adalah upaya perwujudan kota tanpa permukiman kumuh. Atas dasar itulah ditetapkan target Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) 2020.
3 Mengapa dibutuhkan Perda Kumuh dalam mendukung perwujudan kota tanpa kumuh tahun 2020? Untuk mencapai Visi Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) 2020, maka berdasarkan perhitungan baseline dibutuhkan pengurangan kumuh sekitar 2% per tahun. Penanganan kumuh tersebut dilakukan melalui program fisik yang meliputi Pemugaran, Peremajaan dan Pemukiman Kembali. Tentunya program fisik tersebut perlu didukung dengan Perencanaan yang matang dan komprehensif serta Pengaturan (melalui Perda Kumuh) sebagai payung hukum dan landasan operasionalisasi program fisik di daerah.
4 Apa saja poin-poin urgensi pembentukan Perda Kumuh di daerah? Urgensi pembentukan Perda Kumuh di daerah karena:
1. Amanah UU-PKP, dimana sesuai amanah UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana pada Pasal 94 ayat (3) disebutkan bahwa penanganan kumuh wajib dilakukan oleh Pemda dan Pasal 98 ayat (3) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan lokasi diatur dalam Perda.
2. Komitmen Internasional, bahwa penanganan kumuh sebagai perwujudan Kota Layak Huni, merupakan salah satu komitmen internasional dari Agenda Habitat, MDGs, dan SDGs, dimana Indonesia termasuk negara yang ikut meratifikasi agenda internasional tersebut.
3. Kewajiban Pemda sesuai UU-Pemda, dimana sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah penanganan kumuh merupakan bagian dari sub bidang Permukiman yang termasuk dalam Urusan Konkuren yang bersifat wajib dan merupakan pelayanan dasar.
4. Sebagai Dasar Alokasi APBN Keciptakaryaan, dimana untuk mencapai target 100-0-100 pada 2019 maka alokasi APBN keciptakaryaan diarahkan pada daerah yang telah siap dengan produk pengaturan (termasuk Perda Kumuh) dan perencanaan penanganan kumuh.
5 Bagaimana kedudukan Perda Kumuh dalam konstelasi peraturan perundang-undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman? Secara berhirarki, peraturan perundang-undangan bidang PKP meliputi:
1. UU-PKP dasar hukum bidang PKP
2. PP Penyelenggaraan PKP sebagai peraturan pelaksana
3. Permen 02/2016 sebagai petunjuk teknis penanganan kumuh secara nasional
4. Perda Kumuh sebagai peraturan pelaksana di daerah, yang diamanahkan dalam UU-PKP dan PP Penyelenggaraan PKP, perlu merujuk pada NSPK Nasional (Permen 02/2016) serta perlu disesuaikan dengan ketentuan RTR
5. SK Bup/Wal tentang Penetapan Lokasi Kumuh
6. Perpup/wal tentang Rencana Penanganan Kumuh
6 Apabila RTRW belum ditetapkan di daerah, apakah boleh menyusun dan menetapkan Perda Kumuh? Dalam hal RTRW dan/atau RDTR belum ditetapkan di daerah, maka Perda Kumuh dapat ditetapkan dan tidak perlu menunggu atau terkendala dengan penetapan RTRW dan/atau RDTR. Alasannya adalah:
1. Perda Kumuh merupakan amanah UU-PKP sedangkan RTRW dan RDTR merupakan amanah UU-PR
2. Perda Kumuh berkaitan dengan RTRW dan/atau RDTR namun tidak bergantung
3. Perda Kumuh dibutuhkan untuk mendukung upaya penanganan kumuh yang ditargetkan selesai pada 2020 sesuai UU-RPJPN
7 Mengapa diperlukan Surat Minat dalam kegiatan pendampingan Perda Kumuh ini? Surat Minat dalam kegiatan pendampingan Perda Kumuh dibutuhkan sebagai dasar Direktorat PKP memberikan fasilitasi melaluui alokasi APBN, sehingga Surat Minat merepresentasikan komitmen Pemda terhadap fasilitasi yang diberikan dalam pembentukan Perda Kumuh.
8 Mengapa diperlukan SK Tim Pokja dalam kegiatan pendampingan Perda Kumuh ini? Sesuai amanah konstitusi dan UU-Pemda, maka pembentukan Perda merupakan kewenangan Pemda. Dalam hal ini kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi adalah dalam hal pembinaan. Oleh karena itu SK Tim Penyusunan Raperda (Pokja) merupakan representasi kewenangan pembentukan Perda tersebut, artinya penyusun Perda adalah unsur dari Pemda, sedangkan Pemerintah Pusat melalui Satker, KI dan KMP berperan sebagai pendamping Pemda.
9 Apa dasar pembentukan SK Tim Pokja dalam kegiatan pendampingan Perda Kumuh? Ketentuan SK Tim Penyusunan Raperda atau dalam hal ini disebut SK Tim Pokja didasarkan pada ketentuan Pasal 25 ayat (2) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10 Apabila pada tahun sebelumnya pernah ditetapkan SK Tim Pokja untuk RKPKP, bolehkah dalam kegiatan Perda Kumuh digunakan SK Tim Pokja yang lama? Secara prinsip, SK Tim Pokja untuk pembentukan Perda Kumuh dengan SK Tim Pokja untuk perencanaan RKPKP memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Sebagai contoh, dalam pembentukan Perda Kumuh, peran Bagian Hukum cukup vital, selain dari SKPD Pemrakarsa, padahal pada perencanaan RKPKP peran Bagian Hukum mungkin tidak terlalu vital. Oleh karena itu, disarankan SK Tim Pokja untuk pembentukan Perda Kumuh dapat ditetapkan baru.
11 Bagaimana apabila SKPD kurang mendukung kegiatan Perda Kumuh? Walaupun sudah mendapatkan Surat Minat dari pimpinan daerah, ada kalanya terdapat kendala pada tataran teknis SKPD. Bisa jadi terjadi ‘lempar-lemparan’ (tidak ada yang mau jadi pemrakarsa) maupun ‘tarik-menarik’ (dua SKPD sama-sama mau jadi pemrakarsa). Apabila terjadi kendala seperti itu, pihak pengelola (Satker) dan pendamping (KI) diharapkan dapat melakukan pendekatan dan koordinasi pada pimpinan SKPD untuk mengatasi kendala tersebut, dengan dapat didampingi Tim Pusat. Apabila pada tataran SKPD belum dapat menyelesaikan kendala yang terjadi, disarankan dapat melakukan audiensi atau pendekatan pada pimpinan daerah (Kepala Daerah, Wakil, Sekda atau Asda) untuk mendapatkan disposisi yang jelas.
12 Apakah diperbolehkan kegiatan pendampingan Perda Kumuh ini dilakukan melalui inisiatif DPRD? Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pembentukan Perda dapat dilakukan melalui inisiatif Kepala Daerah (eksekutif) maupun Inisiatif DPRD. Secara prinsip, mekanisme pendampingan Perda Kumuh dapat diterapkan untuk kedua jenis inisiatif tersebut. Namun demikian, keputusan inisiasi dari kedua alternatif tersebut merupakan keputusan Pemerintahan Daerah. Sehingga pihak Satker bersifat menghargai keputusan yang diambil dan memberikan fasilitasi dari keputusan yang diambil.
13 Bagaimana cara mendapatkan dukungan DPRD dalam pendampingan Perda Kumuh ini? Berdasarkan pengalaman dalam pendampingan Perda, diperoleh kesimpulan bahwa peningkatan pemahaman berbanding lurus dengan peningkatan komitmen. Oleh karena itu, untuk mendapatkan dukungan DPRD dalam Perda Kumuh diperlukan upaya penjelasan mengenai urgensi Perda Kumuh pada pimpinan, alat kelengkapan dan/atau anggota DPRD, dengan dapat didampingi narasumber dari Pusat. Penjelasan tersebut dapat dilakukan dengan mengundang dalam acara pembahasan, melakukan audiensi ke DPRD dan/atau memfasilitasi konsultasi ke Pusat.
14 Bagaimana bentuk pelibatan DPRD dalam pembahasan Perda Kumuh? Dalam pembahasan Perda Kumuh yang dilakukan pada lingkup SKPD (Rakorwal, Pembahasan Awal hingga Pembahasan Konsensus), dapat diundang perwakilan DPRD untuk hadir, baik dari unsur Pimpinan, Balegda, dan Komisi terkait. Dalam acara pembahasan, perwakilan DPRD disarankan agar dapat memberikan sambutan pada awal acara. Namun apabila tidak memungkinkan, bisa juga perwakilan DPRD hadir sebagai peserta diskusi.
15 Apakah memungkinkan apabila pihak SKPD atau DPRD ingin berkonsultasi ke Pusat? Sangat dimungkinkan. Dalam mendukung proses pembentukan Perda Kumuh di daerah, maka Direktorat PKP dalam hal ini Subdit Standardisasi dan Kelembagaan membuka ruang konsultasi dari SKPD atau DPRD yang membutuhkan konsultasi. Permohonan konsultasi dapat dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Satker PKP Provinsi dan menyampaikan Surat Permohonan Konsultasi ke Direktorat PKP.
16 Selain ke Pusat, kemana kira-kira SKPD atau DPRD dapat melakukan studi banding? Baru 6 kota di Indonesia yang sudah melakukan penyusunan Raperda Kumuh dan baru 2 kota yang sudah menetapkan Perda Kumuh. oleh karena itu, apabila dibutuhkan maka dapat dilakukan studi banding ke: Kota Palembang, Kota Bogor, Kota Yogyakarta, Kota Surakarta, Kota Balikpapan dan Kota Bitung.
17 Bagaimana pembiayaan komponen lain yang pembiayaannya tidak difasilitasi oleh APBN melalui Satker PKP? Komponen lain yang yang pembiayaannya tidak difasilitasi oleh APBN melalui Satker PKP diharapkan dapat dibiayai melalui APBD, seperti antara lain:
1. Honor Tim Pokja
2. Biaya Rapat Internal Tim Pokja
3. Biaya Pembahasan DPRD (Balegda/Komisi/Pansus)
4. Biaya perjalanan di luar tanggungan (seperti untuk konsultasi ke pusat maupun studi banding)
5. Biaya akomodasi lainnya
Tanya Jawab Seputar Proses Penyusunan Ranperda Kumuh
No Pertanyaan Jawaban
1 Bagaimana tahapan pembentukan Perda menurut UU 12/2011? Tahapan Pembentukan Perda menurut UU 12/2011:
1. Tahap Perencanaan, yang meliputi: a) Propemperda dan b) Penyusunan Naskah Akademik
2. Tahap Penyusunan, yang meliputi: a) Penyusunan Raperda dan b) Rapat Pembahasan Antar SKPD
3. Tahap Pembahasan, yaitu : pembahasan Raperda oleh DPRD (Komisi/Panitia/Balegda) bersama SKPD
4. Tahap Pengesahan atau Penetapan, yang meliputi: a) Pengesahan Perda melalui Rapat Paripurna dan b) Penetapan Perda oleh Kepala Daerah
5. Tahap Pengundangan, yang dilakukan oleh Sekda dalam Lembaran Daerah.

Dalam kegiatan pendampingan ini Tahap 1 dan 2 difasilitasi oleh Satker PKP Provinsi dalam 4 kali pembahasan selama 4-5 bulan yang dibantu oleh KI. Tahap 3 diharapkan dapat dilakukan pada masa sidang ke-3 mulai September atau Oktober, sehingga diharapkan Tahap 4 dapat dicapai pada akhir tahun. Harapannya dalam 1 tahun anggaran daerah yang difasilitasi dapat memiliki Perda Kumuh.
2 Apakah metodologi kegiatan pendampingan Perda Kumuh dari Pusat perlu dijadikan rujukan? Tentunya metodologi yang disiapkan oleh Pusat perlu dijadikan rujukan pelaksanaan kegiatan di daerah. Alasannya yaitu:
1. Metodologi yang dibuat sudah disesuaikan dengan alokasi anggaran yang dikelola oleh Satker PKP
2. Metodologi yang dibuat sudah pernah disimulasi pada tahun 2015 di 6 kota, sehingga efektivitasnya sudah diuji
3. Mengingat jumlah daerah yang didampingi sangat banyak, maka diperlukan penyelarasan pelaksanaan pendampingan agar menghasilkan produk dengan standar kualitas yang baik
4. Dengan keselarasan pelaksanaan pendampingan dari jumlah daerah pendampingan yang banyak, maka memudahkan penjadwalan personil pusat dalam memfasilitasi daerah
3 Apakah dimungkinkan kegiatan pendampingan Perda Kumuh dilaksanakan lebih cepat dari metodologi yang diberikan? Metodologi yang telah disiapkan Pusat dialokasikan dalam waktu 7 bulan dengan 1 kali rakor, 4 kali pembahasan pada lingkup eksekutif dan 1 kali pembahasan pada lingkup legislatif.

Percepatan pendampingan Perda Kumuh dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
1. Ada kondisi atau kebutuhan dari Pemda yang mendesak sehingga diperlukan upaya percepatan proses pendampingan Perda Kumuh dan inisiasi percepatan bukan berasal dari Satker dan/atau KI.
2. Tetap melaksanakan semua tahap kegiatan pendampingan (Rakorwal, Pembahasan Awal, Pembahasan Tengah, Pembahasan Pra Konsensus, dan Pembahasan Konsensus) tanpa melompati atau menghilangkan salah satu tahapan tersebut.
3. Memberikan informasi atau undangan kepada Tim Pusat mengenai rencana pelaksanaan semua tahap kegiatan pendampingan.
4. Setiap tahapan yang telah dilakukan harus dilengkapi dengan semua kelengkapan dokumen sah yang dipersyaratkan, seperti BA, Lampiran BA, Notulen, Dokumentasi, Daftar Hadir dan Materi Pembahasan.
4 Apakah dimungkinkan kegiatan pendampingan Perda Kumuh dilaksanakan lebih lambat dari metodologi yang diberikan? Pelaksanaan kegiatan pendampingan Perda Kumuh sebaiknya tidak dilaksanakan lebih lambat dari waktu yang telah dialokasikan (7 bulan). Hal ini sangat terkait dengan perwujudan Visi Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang ditargetkan pada 2020. Oleh karena itu, untuk mendukung kegiatan pendampingan Perda Kumuh di daerah agar tidak terlambat, maka Tim Pusat senantiasa memantau proses di daerah untuk dapat memberikan bantuan atau intervensi apabila terjadi kendala di daerah.
5 Apakah peran Tim Pokja yang terdiri dari SKPD terkait, dalam kegiatan penyusunan Perda Kumuh? Tim Penyusunan Raperda Kumuh atau Tim Pokja merupajan Tim yang terdiri dari SKPD terkait dan dibentuk melalui SK Kepala Daerah. Adapun peran Tim tersebut adalah sebagai Penyusun Raperda Kumuh sesuai dengan prinsip bahwa pembentukan Perda merupakan kewenangan Pemda.
6 Apakah peran Konsultan Individual yang dibentuk oleh Satker PKP, dalam kegiatan pendampingan penyusunan Perda Kumuh? Konsultan Individual merupakan Tenaga Ahli yang terdiri dari Ahli Permukiman, Ahli Hukum dan Ahli Kelembagaan, dimana ditunjuk dan dibiayai oleh Satker PKP Provinsi. Adapun peran KI adalah sebagai Pendamping Tim Pokja dalam penyusunan Raperda Kumuh. Sedangkan lingkup tugas KI sudah diatur dalam KAK dan Buku Panduan.
7 Apakah peran Satker PKP dalam kegiatan pendampingan penyusunan Perda Kumuh? Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman merupakan kepanjangan tangan dari Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman di setiap provinsi sebagai pengelola program dan pengguna anggaran yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan pendampingan Perda Kumuh, peran Satker PKP Provinsi adalah sebagai pengelola kegiatan dan anggaran.
8 Apakah peran Tim Pusat (Direktorat PKP dan Tim KMP) dalam kegiatan pendampingan penyusunan Perda Kumuh? Tim Pusat merupakan tim yang terdiri dari unsur Direktorat PKP dan Konsultan Manajemen Pusat dalam kegiatan pendampingan penyusunan Perda Kumuh. Adapun peran Tim Pusat adalah sebagai Pembina secara nasional kegiatan pendampingan penyusunan Perda Kumuh.
9 Apa saja komponen kegiatan pendampingan penyusunan Perda Kumuh yang pembiayaannya difasilitasi oleh APBN melalui Satker PKP? Komponen kegiatan yang pembiayaannya difasilitasi oleh APBN melalui Satker PKP meliputi:
1. Biaya honor KI
2. Biaya sewa ruang rapat
3. Biaya pencetakan materi
4. Biaya konsumsi rapat
5. Biaya transportasi peserta rapat
6. Biaya akomodasi dan honor narasumber
7. Biaya perjalanan ke Pusat untuk Rakornas dan Kolokium
10 Bagaimana kehadiran Tim Pusat (Dit. PKP dan KMP) dalam pembahasan di daerah? Kehadiran Tim Pusat (Dit. PKP dan KMP) ke daerah dibatasi oleh alokasi anggaran yang tersedia. Dalam hal ini tersedia alokasi perjalanan ke setiap provinsi sebanyak 2 kali yang diplot untuk 1 kali hadir pada tahap awal di daerah sekitar bulan April - Juni dan 1 kali hadir pada tahap akhir di daerah sekitar bulan Agustus – Oktober.
Dengan keterbatasan tersebut maka akan dimungkinkan pelaksanaan kegiatan di daerah tanpa dihadiri Tim Pusat. Walaupun demikian, diharapkan setiap pelaksanaan kegiatan di daerah tetap menyampaikan informasi atau undangan pada Tim Pusat untuk direkapitulasi.
Pelaksanaan pembahasan daerah diharapkan dapat dilaksanakan walau tanpa kehadiran Tim Pusat. Apabila ada hal/substansi yang belum dapat terjawab dalam pembahasan, KI diminta untuk menyampaikannya pada Tim Pusat untuk memperoleh jawaban atau solusi.
11 Bagaimana penyiapan undangan pembahasan di daerah? Apakah dari Satker atau dari Pemda? Dalam setiap rencana pembahasan yang akan dilaksanakan sesuai kesepakatan jadwal , maka Satker PKP selaku pengelola kegiatan menyampaikan Surat Permohonan Rpat kepada SKPD Pemrakarsa. Selanjutnya SKPD Pemrakarsa menyiapkan Surat Undangan Rapat dan Surat Undangan Narasumber (dapat ditandatangani Kepala Daerah, Sekda atau Kepala SKPD). Surat Undangan dari Pemda dilampiri Surat Permohonan dari Satker kemudian disebarkan pada peserta rapat dan narasumber yang dituju.
12 Bagaimana permohonan narasumber Tim Pusat (Dit. PKP dan KMP) dalam pembahasan di daerah? Surat Permohonan Narasumber Tim Pusat (Dit. PKP dan KMP) dapat disiapkan oleh Pemda (dapat ditandatangani Kepala Daerah, Sekda atau Kepala SKPD) atau oleh Satker PKP Provinsi dengan ditujukan kepada Kasubdit Standardisasi dan Kelembagaan, Direktorat PKP.
13 Instansi apa saja yang perlu diundang dalam pembahasan Perda Kumuh di daerah? Pada setiap pembahasan dapat diundang beberapa peserta sesuai kebutuhan dan alokasi jumlah peserta, diantaranya yaitu:
1. Tim Pusat (Dit. PKP dan KMP)
2. Satker PKP Provinsi dan KI Pendamping
3. Perwakilan DPRD
3. SKPD Pemrakarsa
4. Bagian Hukum
5. SKPD terkait lainnya sebagai anggota Tim Pokja
6. SKPD terkait lain di luar Tim Pokja
7. Instansi kewilayahan terpilih seperti kecamatan dan kelurahan/desa yang dipilih
8. Instansi non SKPD yang terkait, seperti PDAM, BPN, Kanwil Kumham Provinsi
9. Pelaksana program terkait, seperti Korkot dan Faskel P2KKP
10. Perwakilan masyarakat seperti tokoh masyarakat, akademisi, dan/atau praktisi
14 Apa yang dimaksud dengan Coaching Clinic yang dilakukan KMP pada KI di daerah? Dalam setiap kunjungan KMP ke setiap provinsi diharapkan dapat dilakukan Coaching Clinic bagi semua KI Pendamping. Coaching Clinic yang dilakukan oleh KMP merupakan bentuk pembekalan yang diberikan bagi semua KI Pendamping, untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan KI terkait dengan Substansi NA dan Perda Kumuh, proses pendampingan dan produk yang dihasilkan, serta penyelesaian dokumen pembahasan dan proses upload dalam SIM Perda Kumuh.
15 Apa manfaat WA Grup yang dibuat dalam empat wilayah (Sumatera, Jawa-Bali, Kal-Mal-Pap, dan Sul-Nustra)? WA Grup yang dibuat oleh KMP dalam empat wilayah (Sumatera, Jawa-Bali, Kal-Mal-Pap, dan Sul-Nustra) merupakan media komunikasi langsung (real time) antara KI di tiap daerah dengan Tim Pusat agar berbagai informasi, arahan dan permasalahan dapat disampaikan dan diterima secara lebih cepat dan lebih luas. Melalui WA Grup tersebut, diharapkan komunikasi antara KI dengan Tim Pusat dapat berlangsung cepat, terbuka dan obyektif.
16 Kapan target penyerahan Raperda Kumuh dan Naskah Akademik kepada DPRD? Sesuai skema Metodologi yang telah dibuat oleh Pusat, maka waktu pembahasan Raperda Kumuh dan NA pada lingkup eksekutif ditargetkan selesai dalam 4-5 bulan. Oleh karena itu diharapkan dokumen Raperda Kumuh dan NA dapat disampaikan pada DPRD pada sekitar bulan September atau Oktober dan dapat dibahas DPRD pada masa sidang ketiga untuk dapat disahkan pada akhir tahun.
17 Bagaimana bila Raperda Kumuh tidak masuk Propemperda pada tahun bersangkutan? Manakala Raperda Kumuh tidak masuk Propemperda pada tahun bersangkutan, diharapkan Raperda Kumuh dapat tetap diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 16 ayat (5) Permendagri 80/2015 yang mengatur dalam keadaan tertentu Raperda dapat diajukan diluar Propemperda. Berdasarkan arahan dari Kemendagri Kebijakan Percepatan Penanganan Kumuh merupakan hal yang patut dipertimbangkan daerah untuk mempercepat proses pembentukan Perda Kumuh.
Upaya pengajuan Raperda Kumuh di luar Propemperda kepada DPRD dilakukan melalui audiensi untuk menjelaskan urgensi Raperda Kumuh, oleh SKPD dengan didampingi oleh Satker, KI dan/atau Tim Pusat.
18 Apakah ada contoh format-format dari Pusat terkait dokumen yang disiapkan dari setiap pembahasan? Tim Pusat sudah memberikan kepada KI contoh format-format dokumen yang disiapkan dari setiap pembahasan, seperti Model Perda Kumuh, Template NA, Format Berita Acara, Format Notulensi, dan Kisi-Kisi setiap Pembahasan Raperda Kumuh. Contoh format-format tersebut merupakan rujukan untuk mempermudah proses kinerja KI, namun demikian rujukan tersebut dapat dimodifikasi dan diperkaya oleh setiap KI di daerah.
19 Apa manfaat dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perda Kumuh secara umum? Secara umum, SIM Perda Kumuh memiliki manfaat sebagai media informasi berbagai hal terkait Perda Kumuh, media komunikasi semua stakeholders terkait Perda Kumuh dan media database semua file terkait Perda Kumuh.
20 Apa manfaat dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perda Kumuh bagi pelaksana kegiatan di daerah? Bagi pelaksana kegiatan di daerah (SKPD, Satker dan KI), SIM Perda Kumuh bermanfaat sebagai media informasi perkembangan kegiatan pendampingan Perda Kumuh, media komunikasi pelaksanaan kegiatan pendampingan Perda Kumuh di daerah, serta (paling penting) media pengarsipan semua dokumen pembahasan Raperda Kumuh di daerah yang telah dihasilkan.
21 Apa manfaat dari Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perda Kumuh bagi Tim Pusat? Bagi Tim Pusat (Dit. PKP dan Tim KMP), SIM Perda Kumuh bermanfaat sebagai instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan Perda Kumuh di daerah, baik melalui media informasi perkembangan kegiatan, media komunikasi dengan Satker dan KI, serta media database semua dokumen yang telah dibuat daerah.
22 Kapan harus dilakukan upload ke SIM Perda Kumuh? Setiap KI diarahkan untuk dapat meng-upload progress kegiatan setelah setiap pembahasan selesai dilaksanakan di daerah.
23 Apa saja yang harus diupload ke SIM Perda Kumuh? Sebagai pengarsipan, maka dokumen yang perlu diupload dalam SIM Perda Kumuh adalah semua dokumen yang digunakan atau dihasilkan dari setiap pembahasan di daerah, meliputi:
1. Berita Acara Kesepakatan
2. Lampiran Berita Acara (apabila ada)
3. Notulen Pelaksanaan Kegiatan
4. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
5. Daftar Hadir Pelaksanaan Kegiatan
6. Undangan Kegiatan
7. Susunan Acara
8. Materi Tayangan
9. Raperda Kumuh dan NA versi bersangkutan
Tanya Jawab Seputar Substansi Ranperda Kumuh
No Pertanyaan Jawaban
1 Apakah lokasi kumuh dimasukan atau diatur dalam Perda Kumuh? Lokasi kumuh tidak diatur dalam Perda Kumuh. Sesuai amanah dalam UU-PKP, maka yang diatur dalam Perda Kumuh adalah ketentuan penetapan lokasi kumuh, bukan ketetapan lokasi kumuh. Adapun ketetapan lokasi kumuh yang telah diidentifikasi ditetapkan dalam SK Kepala Daerah. Secara mendasar, hal ini dilakukan mengingat ketetapan lokasi kumuh memiliki sifat dinamis, yaitu dapat berubah (berkurang atau bertambah) dalam kurun waktu tertentu, sehingga dengan ditetapkan dalam SK Kepala Daerah maka bila terjadi perubahan (jumlah atau luasan) cukup mengubah SK Kepala Daerah saja tanpa perlu mengubah Perda Kumuh.
2 Pasca ditetapkannya Perda Kumuh, bagaimana legalitas SK Kumuh? Apakah masih tetap berlaku? Sesuai dengan Ketentuan Peralihan yang diatur dalam Perda Kumuh, maka apabila SK Kumuh ditetapkan masih sesuai dengan ketentuan penetapan lokasi yang diatur dalam Perda Kumuh maka SK tersebut masih tetap berlaku. Demikian juga sebaliknya, apabila SK Kumuh ditetapkan dengan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perda Kumuh, maka SK tersebut tidak lagi berlaku.
Dalam hal ini, SK Kumuh yang ditetapkan setelah tahun 2014 secara umum sudah disesuaikan dengan ketentuan penetapan lokasi yang diatur dalam Perda Kumuh, sehingga masih dapat tetap berlaku.
3 Bolehkah judul Perda Kumuh dibuat berbeda (misalnya Perda tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman), walaupun substansi yang diatur dalam Model Perda Kumuh termasuk di dalamnya? Secara umum, diharapkan Perda Kumuh yang dibuat dapat memiliki judul Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Secara umum hal ini sudah disesuaikan dengan ketentuan dalam UU-PKP.
Namun demikian, apabila dalam kondisi tertentu Pemda menginginkan judul yang berbeda namun memuat substansi prinsip dalam Model Perda Kumuh secara umum diperbolehkan, dengan ketentuan bahwa judul masih relevan dengan muatan pengaturan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
Judul Perda Kumuh yang berbeda umumnya mengindikasikan adanya muatan pengaturan lain yang kemungkinan belum tersedia rujukannya dari Dit. PKP, sehingga perlu menjadi pertimbangan bagi daerah.
4 Bagaimana format Raperda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? Sesuai UU-12/2011 dan Permendagri 80/2015 diatur ketentuan format Raperda sebagai berikut:
1. ukuran kertas F4
2. jenis huruf Bookman Old Style dengan huruf 12
3. dicetak dalam kertas bertanda khusus (menggunakan nomor seri dan/atau huruf pada halaman belakang smaping kiri bagian bawah)
5 Bolehkah sistematika Raperda Kumuh berbeda dari sistematika yang dicontohkan dalam Model Perda? Sistematika Perda Kumuh sesuai Model yang disiapkan oleh Dit. PKP telah melalui proses kajian dan ujicoba di beberapa daerah serta masukan dari Kemenkumham. Oleh karena itu, secara substansial muatan pengaturan dalam Model Perda Kumuh sudah bersifat komprehensif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.
Penyusunan Sistematika Raperda Kumuh di daerah dapat (diperbolehkan) berbeda dari sistematika dalam Model Perda apabila memiliki pertimbangan substansial yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penambahan atau penajaman muatan pengaturan dalam konteks lokalitas sangat diharapkan dari pembahasan di daerah. Demikian juga halnya dengan pengurangan muatan pengaturan, seyogyanya dilakukan dari hasil pembahasan sesuai konteks lokalitas di daerah.
6 Bagaimana ketentuan lambang yang digunakan dalam Perda? Apakah lambang negara atau lambang daerah? Sesuai ketentuan dalam Pasal 168 ayat (1) Permendagri 80/2015, diatur bahwa lambang yang digunakan dalam Perda adalah lambang negara (Garuda Pancasila), bukan lambang daerah.
7 Bagaimana ketentuan penulisan Judul dan Pembukaan dalam Raperda Kumuh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? Sesuai ketentuan dalam UU 12/2011 dan Permendagri 80/2015, penulisan judul dan pembukaan dalam Raperda Kumuh meliputi:
1. Lambang Negara
2. Bupati/Walikota …
3. Provinsi …
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota …
5. Nomor … Tahun …
6. Tentang …
7. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
8. Bupati/Walikota …,
8 Bagaimana ketentuan Konsideran (Menimbang) sesuai peraturan perundang-undangan? Mengapa dalam Model Perda Kumuh hanya tercantum Landasan Yuridis? Ketentuan Konsideran (Menimbang) disesuaikan dengan ketentuan dalam Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dalam UU 12/2011. Secara umum diatur bahwa Konsideran (Menimbang) memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya diatur juga bahwa Perda delegasi cukup memuat satu pertimbangan perlunya melaksanakan ketentuan pasal dari UU atau PP yang memerintahkan dibentuknya Perda bersangkutan.
Atas dasar itu maka Konsideran (Menimbang) dalam Model Perda yang dicantumkan adalah pertimbangan pelaksanaan pasal dalam UU-PKP, yaitu ketentuan pada Pasal 94 ayat (3) dan ketentuan pada Pasal 98 ayat (3).
9 Bagaimana ketentuan Dasar Hukum (Mengingat) sesuai peraturan perundang-undangan? Ketentuan Dasar Hukum (Mengingat) disesuaikan dengan ketentuan dalam Lampiran II Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dalam UU 12/2011. Secara umum diatur bahwa Dasar Hukum (Mengingat) memuat 2hal, yaitu 1. dasar hukum atributif, yaitu peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan,
2. dasar hukum delegatif, yaitu peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya peraturan perundang-undangan bersangkutan.
10 Mengapa dalam Model Perda Kumuh hanya tercantum 4 dasar hukum? Sesuai ketentuan dalam UU 12/2011, maka Dasar Hukum (Mengingat) dalam Model Perda Kumuh memuat 2 dasar hukum tersebut, yaitu:
1. Dasar hukum atributif, yaitu peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan kepada Pemda untuk membentuk Perda. Dalam hal ini, dasar hukum atributif meliputi UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU 23/2014, dan UU Pembentukan Perda.
2. Dasar hukum delegatif, yaitu peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Perda Kumuh. Dalam hal ini, dasar hukum delegatif meliputi UU 1/2011.
Oleh karena itu, maka dalam Model Perda Kumuh dimuat 4 Dasar Hukum sesuai ketentuan dalam UU 12/2011.
11 Bolehkah mencantumkan dasar hukum terkait lainnya (misalnya UU Penataan Ruang, UU Pokok Agraria, dll)? Apabila merujuk pada ketentuan Dasar Hukum (Mengingat) dalam UU 12/2011, maka dasar hukum terkait lain (yang tidak termasuk dasar hukum atributif dan delegatif) tidak perlu dicantumkan dalam Dasar Hukum (Mengingat).
Manakala dalam proses pembahasan pihak SKPD maupun DPRD tetap menginginkan memasukan dasar hukum terkait lain (yang tidak termasuk dasar hukum atributif dan delegatif) maka hal ini dapat dikonsultasikan pada Kanwil Kumham Provinsi untuk mendapatkan pertimbangan legal drafting sesuai UU 12/2011.
12 Sesuai ketentuan dalam UU 12/2011 dan UU 23/2014 disebutkan bahwa Perda dapat mengatur ketentuan pidana ringan, mengapa dalam Model Perda Kumuh juga diatur ketentuan pidana yang tidak termasuk pidana ringan? Sesuai Pasal 15 ayat (2) UU 12/2011 dan Pasal 238 ayat (2) UU 23/2014 diatur bahwa Perda dapat memuat ketentuan pidana ringan. Namun demikian, pada ayat (3) dari kedua Pasal tersebut juga diatur bahwa Perda dapat memuat ketentuan pidana lain (selain pidana ringan) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itulah, dalam Model Perda juga dimuat ketentuan pidana yang tidak termasuk pidana ringan.
Memang ada alternatif lain penulisan ketentuan pidana tidak ringan tersebut dengan cukup merujuk saja pada ketentuan peraturan perundang-undangan (tidak merinci ancaman pidana). Namun demikian, sebelum memilih alternatif ini perlu dipahami pertimbangan mengapa dalam Model Perda merinci ancaman pidana sesuai UU 1/2011, yaitu agar aparatur daerah dan masyarakat mengetahui adanya ancaman pidana tersebut. Seringkali aparatur daerah dan masyarakat tidak mengetahui adanya ancaman pidana yang diatur dalam UU, padahal dimuat atau tidak dimuat dalam Perda, ancaman pidana tersebut tetap berlaku secara nasional.
Dengan diketahuinya alasan merinci ancaman pidana sesuai UU 1/2011, maka keputusan penulisan pidana yang tidak ringan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Pemda, mengingat pembentukan Perda merupakan kewenangan Pemda.
13 Bagaimana bila dalam Perda Kumuh tidak diatur ketentuan pidana? Sesuai ketentuan UU 12/2011 dan UU 23/2014, diatur bahwa Perda dapat memuat ketentuan pidana. Adanya kata ‘dapat’ menegaskan adanya pilihan bisa atau tidaknya ketentuan Pidana diatur dalam Perda.
Artinya bila Pemda menginginkan tidak mengatur pidana dalam Perda Kumuh dimungkinkan secara yuridis. Namun demikian, ada pertimbangan mengapa dibutuhkan ketentuan pidana dalam Perda Kumuh, yaitu mengingat terdapat unsur pengendalian dalam pengaturan Perda Kumuh, maka dibutuhkan ancaman sanksi pidana yang dapat digunakan aparatur dalam melaksanakan pengendalian dan penertiban.
Dengan diketahuinya alasan memuat ketentuan pidana tersebut, maka keputusan untuk tidak memuat pidana diserahkan sepenuhnya kepada Pemda, mengingat pembentukan Perda merupakan kewenangan Pemda.
14 Bagaimana sistematika Naskah Akademik dari Raperda Kumuh? Sistematika NA Raperda Kumuh meliputi:
Bab I Pendahuluan
Bab II Kajian Teoretis Dan Praktik Empiris
Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait
Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, & Yuridis
Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Bab VI Penutup
15 Apa dasar ketentuan sistematika Naskah Akademik yang diarahkan oleh Pusat? Sistematika NA yang diarahkan Tim Pusat disesuaikan dengan ketentuan pada Teknik Penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I UU 12/2011 dan Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda dalam Lampiran II Permendagri 80/2015.
16 Apa saja substansi yang perlu dijabarkan dalam Kajian Teoritis pada Naskah Akademik? Kajian teoritis dalam NA Raperda Kumuh dilakukan melalui berbagai sumber referensi dan literatur yang berkaitan dengan:
1. Substansi Perumahan
2. Permukiman
3. Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
4. Pencegahan Kumuh
5. Penanganan Kumuh
6. Pemberdayaan Masyarakat
7. Pengadaan Tanah
17 Apa saja substansi yang perlu dijabarkan dalam Kajian Asas/Prinsip pada Naskah Akademik? Prinsip pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah mewujudkan perumahan dan permukiman yang laik huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan, sebagaimana merupakan cita-cita penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia.
Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu: responsif; inisiatif; aspiratif; partisipatif; terukur; dan berkelanjutan.
18 Apa saja substansi yang perlu dijabarkan dalam Praktek Penyelenggaraan pada Naskah Akademik? Kajian Praktek Penyelenggaraan terkait penanganan kumuh didasarkan pada pengumpulan data dan informasi (survei) yang dilakukan baik secara primer maupun sekunder, yang mengidentifikasi kondisi:
1. Upaya/Program Penanganan Kumuh di Daerah yang Pernah/Sedang Dilakukan
2. Kelembagaan Penanganan Kumuh di Daerah
3. Sumber Pembiayaan Penanganan Kumuh di Daerah
4. Peran Masyarakat dalam Penanganan Kumuh
19 Apa saja substansi yang perlu dijabarkan dalam Kondisi Eksisting pada Naskah Akademik? Kajian Kondisi Eksisting terkait penanganan kumuh didasarkan pada pengumpulan data dan informasi (survei) yang dilakukan baik secara primer maupun sekunder, yang mengidentifikasi:
1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten/Kota
2. Arahan RTRW Kabupaten/Kota
3. Arahan RPJPD dan/atau RPJMD Kabupaten/Kota
4. Sebaran Lokasi Kumuh yang Ditetapkan dalam SK Kumuh
5. Rencana Penanganan Kumuh yang Ada
20 Apa saja substansi yang perlu dijabarkan dalam Permasalahan pada Naskah Akademik? Kajian Permasalahan terkait penanganan kumuh didasarkan pada pengumpulan data dan informasi (survei) yang dilakukan baik secara primer maupun sekunder, yang mengidentifikasi:
1. Permasalahan terkait Pembentukan Perda di Daerah
2. Permasalahan terkait Program Penanganan Kumuh
3. Permasalahan terkait Kelembagaan Penanganan Kumuh
4. Permasalahan terkait SDM Aparatur Penanganan Kumuh
5. Permasalahan terkait Pembiayaan Penanganan Kumuh
6. Permasalahan terkait Peran Masyarakat
21 Apa saja substansi yang perlu dijabarkan dalam Implikasi Penerapan Sistem Baru pada Naskah Akademik? Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru merupakan analisis terhadap berbagai kemungkinan implikasi yang terjadi dengan diberlakukannya Perda Kumuh, antara lain yaitu:
1. Implikasi pada Kelembagaan
2. Implikasi pada Program
3. Implikasi pada SDM
4. Implikasi pada Pembiayaan
5. Implikasi pada Peran Masyarakat
22 Apa saja substansi yang perlu dijabarkan dalam Bab III Analisis yuridis pada Naskah Akademik? Analisis yuridis dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dan yang terkait lainnya, sebagai dasar pengaturan dalam Perda Kumuh. Untuk itu dilakukan kajian pada peraturan perundang-undangan yang:
1. Bersifat Atribusi (Pasal 18 ayat 6 UUD1945, UU 23/2014, dan UU Pembentukan Daerah)
2. Bersifat Delegasi (UU 1/2011)
3. Teknis Penyusunan Peraturan Perundangan (UU 12/2011 dan Permendagri 80/2015)
4. Teknis Substansi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Permen 02/2016)