http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/perdakumuh
DPRD, Dinas PU, dan BAPPEDA Kabupaten / Kota Hadiri Rapat Koordinasi Awal Pendampingan Penyusunan Raperda Kumuh Tahun Anggaran 2016 di Jakarta
Senin, 22 Februari 2016 (04:35)
Pada Tahun Anggaran 2016 ini Direktorat Jenderal Cipta Karya cq. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman melakukan kegiatan Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di 68 kabupaten/kota terpilih yang telah memenuhi readiness criteria. Mengawali kegiatan tersebut, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman menyelenggarakan Rapat Koordinasi Awal (Rakorwal) Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Raperda Kumuh). Rakorwal yang dihadiri oleh lebih dari 300 peserta tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk penyamaan persepsi terkait urgensi Perda Kumuh serta penyampaian rangkaian pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2016. Rapat yang telah terselenggara pada Hari Kamis, 18 Februari 2016 di Jakarta tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Badan Legislasi DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, dan Bappeda kabupaten/kota terpilih serta Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan rakorwal tersebut menghadirkan beberapa narasumber yaitu Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundangan Kementerian Hukum dan HAM, serta perwakilan kota pilot project penyusunan Raperda Kumuh Tahun Anggaran 2015 yaitu Sekretaris Bappeda Kota Bitung dan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.

Pada Rakorwal tersebut, dijelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Raperda Kumuh) merupakan alat bagi daerah dalam rangka implementasi kewenangan daerah berkaitan dengan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, ditekankan bahwa penyusunan Raperda Kumuh di daerah selain pendampingan oleh Kementerian PUPR, juga perlu melibatkan SKPD terkait, legislatif, akademisi, maupun Perancang Peraturan Perundangan dalam hal ini dapat diajukan perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah masing-masing. Selain itu dalam acara tersebut juga disosialisasikan mengenai Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dapat diakses melalui www.perdakumuh.com.
SIM tersebut dapat dimanfaatkan oleh daerah sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan konsultasi pelaksanaan pendampingan penyusunan Raperda Kumuh.

Diharapkan paska pelaksanaan rakorwa kabupaten/kota lokasi pendampingan penyusunan Raperda Kumuh TA 2016 dapat segera mempersiapkan sumber daya di daerah untuk pelaksanaan penyusunan Raperda Kumuh.

Oleh:
Subdit Standardisasi dan Kelembagaan
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman