http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/perdakumuh
Banjarmasin Perlu Perda Pemukiman Kumuh Segera
Senin, 28 Januari 2019 (11:19)

PROKAL.CO, BANJARMASIN - Untuk menangani permukiman kumuh di Banjarmasin, pemko mengincar bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. Namun ada syarat, buat dulu perdanya.

Dinas Perumahan dan Permukiman mengajukan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Komisi III DPRD Banjarmasin, kemarin (26/4). Dewan tak merasa masalah. Apalagi pekerjaan Pansus (Panitia Khusus) bakal dipermudah. Dengan pendampingan dari Satker PKP (Pengembangan Kawasan Permukiman) Kalsel.

"Hanya ada 10 kabupaten dan kota yang terpilih ikut pendampingan ini. Banjarmasin beruntung menjadi salah satunya. Tanpa pendanaan dari APBN dan APBD provinsi bakal sulit," kata Fian Farizal, tenaga ahli permukiman dari satker.

Banjarmasin sebenarnya sudah mengikuti program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). Lewat program nasional itu, Banjarmasin telah menerima kucuran bantuan sebesar Rp26,5 miliar dalam jangka waktu 2015-2017.

Data Disperkim Banjarmasin pada tahun 2015 menyebutkan, permukiman kumuh di kota ini mencapai 549 hektare. Setelah penanganan selama dua tahun terakhir, pada tahun 2017 diklaim tersisa 361 hektare. "Kalau melihat data itu, hasil pekerjaan pemko sudah terlihat," bandingnya.

Jadi, apakah tanpa Perda bantuan tak akan dicairkan? "Sebenarnya sih bukan syarat mutlak. Tapi keberadaan payung hukum kan menjadi bukti. Serius atau tidaknya suatu kota dalam menangani kekumuhan," jawab Fian.

Tentu tak bisa sembarangan untuk menentukan kawasan ini kumuh atau tidak. Ada sejumlah indikator yang dipakai. Dari kerapatan bangunan, kondisi jalan, drainase, kerawanan terhadap bahaya kebakaran, pengelolaan air limbah, hingga akses masyarakat terhadap air bersih.

Lalu, adakah Fian mendapat bocoran nominal bantuan yang hendak digelontorkan untuk Banjarmasin? "Persisnya saya belum tahu. Tapi yang saya dengar bisa mencapai Rp30 miliar," ungkapnya.

Ketua Bapemperda DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin menegaskan perda ini bukanlah satu-satunya syarat. "Pusat juga mengisyaratkan keharusan adanya dana pendamping. Jadi kalau mau dibantu APBN, dari APBD juga mesti dialokasikan," jelasnya.

Yamin tak keberatan dengan tawaran pendampingan dari Satker. "Apalagi mereka bakal membantu sejak kajian akademis, konsultasi publik, hingga penyusunan draf," tukasnya.

Masalahnya mungkin sekali muncul permukiman kumuh baru di tempat lain. Atau katakanlah, permukiman kumuh level ringan yang kemudian naik kelas ke level berat karena lolos dari perhatian pemerintah. Jadi, bukan hanya aspek penanganan yang perlu ditekankan. Perda ini juga dituntut menitikberatkan pada aspek pencegahan.

 

http://kalsel.prokal.co/read/news/14897-banjarmasin-perlu-perda-pemukiman-kumuh-segera.html