http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/perdakumuh
Sah! Perda Pencegahan Pemukiman Kumuh Disetujui
Senin, 28 Januari 2019 (11:17)

Senin, 21 Januari 2019 | 19:58

Analisadaily (Medan) - DPRD Kota Medan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis.

Sebelum penandatanganan persetujuan dilakukan, Rapat Paripurna diawali dengan penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) serta pendapat seluruh fraksi di DPRD Medan.

Persetujuan ditandai dengan penandatanganan/pengambilan keputusan bersama antara Pimpinan DPRD Medan dengan Kepala Daerah Kota Medan. Penandatanganan dilakukan Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung dan Walikota Medan, Dzulmi Eldin.

Perubahan Ranperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi Perda Kota Medan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011. Dalam Pasal 94 Ayat 3 dijelaskan, pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Eldin mengatakan, keberadaan Perda ini sangat dibutuhkan guna menjamin hak setiap warga Kota Medan untuk mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang sehat. Ditambah lagi dengan meningkatnya jumlah penduduk serta semakin padat.

"Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang tidak layak huni dianggap dapat menurunkan kualitas hidup, menghambat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Guna mengantisipasi hal itu, dibuat kebijakan dan peraturan untuk menjamin hak masyarakat hidup secara layak," kata Eldin, Senin (21/1).

Apalagi memasuki era otonomi daerah, kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah terus meningkat baik kuantitas, kualitas maupun kompleksitasnya. Substansi mendasar dilakukannya perubahan Ranperda ini meliputi pengawasan dan pengendalian.

"Serta pemberdayaan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan peningkatan kualitas, dan pengelolaan yang harus dirumuskan dalam suatu lingkup pengaturan," ucapnya.

Sebelum pengesahan dilakukan, rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, diawali dengan laporan hasil pembahasan panitia khusus DRPRD Medan. Kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat setiap fraksi-fraksi DPRD Medan.

Seperti yang disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Zulkifli Lubis, perubahan dinilai sangat penting. Melalui Perda ini seluruh komponen Pemko Medan dapat bersatu dan bekerjasama secara amanah guna mengentaskan rumah kumuh dan permukiman kumuh di Kota Medan.

"Hal itu sesuai dengan visi dan misi Pemko Medan ingin menjadikan Medan kota multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius. Atas dasar itulah Fraksi PPP menerima dan menyetujui Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Perda," sebutnya.

 

http://news.analisadaily.com/read/sah-perda-pencegahan-pemukiman-kumuh-disetujui/681565/2019/01/21