http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/perdakumuh
Wujudkan Dasar Hukum Penanganan Permukiman Kumuh di Daerah
Senin, 15 Oktober 2018 (09:34)

Tingginya urbanisasi di Indonesia menjadi tantangan bagi pembangunan di kawasan perkotaan. Kondisi tersebut perlu diantisipasi dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan, seperti tidak terpenuhinya standar pelayanan perkotaan dan permukiman kumuh.
Hal tersebut diungkapkan Dirjen Cipta Karya yang diwakili Plt. Sesditjen Cipta Karya Rina Agustin saat membuka Rapat Teknis Pendampingan Penyusunan Raperda, Implementasi Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tahun 2018 di Jakarta, Senin (08/10/2018).

Dalam konteks penyelenggaraan kawasan permukiman, diperlukan upaya penyediaan tempat tinggal yang layak serta penyediaan prasarana, sarana, dan ulititas umum yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah melaksanakan gerakan 100-0-100, yaitu 100% akses aman air minum, 0% luasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. 

Rina mengatakan, program penanganan permukiman kumuh seyogyanya dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi tepat guna. Selain itu, terjadi perubahan pada kota yang sebelum ditata dengan yang sesudah ditata. Hal ini sejalan dengan target kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi pada tahun 2045 serta Visium Kementerian PUPR yaitu 100% Smart Living 2030. 

Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong terwujudnya dasar hukum penanganan permukiman kumuh di daerah melalui pendampingan penyusunan Rancangan Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.  Kegiatan pendampingan tersebut dilakukan sejak tahun 2015 dan telah menghasilkan 57 Perda kabupaten/kota tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

“Dengan adanya Perda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah akan memiliki acuan dan dasar hukum yang jelas dalam pelaksanaan program penanganan kumuh di daerah. Hal ini menjadi modal penting untuk menyinergikan sumber daya yang ada untuk dapat difokuskan ke dalam program penanganan kumuh yang komprehensif dan akuntabel,” tutur Rina.

Lebih lanjut Rina Agustin menjelaskan, Perda yang telah ditetapkan tersebut perlu tindaklanjuti dengan penetapan Keputusan Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Rencana Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai landasan pelaksanaan fisik dan keterpaduan penanganan permukiman kumuh di daerah.

“Saya harap dengan kegiatan ini, untuk kabupaten/kota dalam proses penyusunan Raperda dapat segera menindaklanjuti dengan proses penetapan di tahun 2018. Untuk kabupaten/kota yang telah menetapkan Perda agar dapat segera menindaklanjutinya dengan proses implementasinya, termasuk Keputusan Bupati/Walikota penetapan lokasi, Perbup/Perwal rencana penanganan, dan penanganan fisik menggunakan teknologi tepat guna,” harap Rina. (kompuck)

Sumber:http://ciptakarya.pu.go.id/v5/berita/detail/8850/Wujudkan-Dasar-Hukum-Penanganan-Permukiman-Kumuh-di-Daerah