http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/perdakumuh
Kegiatan Rakorwal (Rapat Koordinasi Awal) Penyusunan Raperda Kumuh di Kab. Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara (Senin, 16 Mei 2016)
Selasa, 17 Mei 2016 (15:38)
Hari Senin, 16 Mei 2016, bertempat di Ruang Kantor Bappeda Kab. Minahasa Selatan (Minsel), telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Awal di Daerah sebagai tahap awal pembahasan Raperda Kumuh di daerah. Acara tersebut dihadiri oleh Tim Pusat (KMP) Bpk. A. Fajrie Pratama dan Bpk. Adit, Kepala Satker PKP Bankim Prov. Sulut Bpk. Normansjah Wartabone, Kepala Bapeda Minsel, Konsultan Individu Kab. Minsel (Rolly Toreh, Juni Tangka, Meylan Tolena), Staf Satker PKP Bankim Sulut (Ibu Rinni Wowiling, Ibu Butty, Andre), SKPD terkait, dan Tim Pokjanis.
Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Bapeda sekaligus sebagai Ketua Tim Pokjanis, dalam sambutannya menitikberatkan upaya percepatan penyusunan Raperda Kumuh di Kab. Minsel sebagai bagian prioritas pembangunan di daerah. Demikian juga Bpk Norman (Ka Satker PKP) berharap proses penyusunan Raperda dapat di dukung penuh Tim Pokjanis agar Raperda dapat masuk secepatnya dalam Prolegda.
Selama pemaparan materi berlangsung, tampak peserta rapat makin proaktif ketika pembicara Bpk. Fajrie dan Bpk. Aldo mengupas lebih kedalam bahkan lebih strategis terhadap upaya percepatan penuntasan Raperda menjadi Perda tanpa masuk dalam Prolegda, sesuai Pasal 15 ayat (3) Permendagri 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, "Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda:a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;b. akibat kerja sama dengan pihak lain; danc. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota"
Aturan inilah yang memberi kepastian bagi peserta rapat agar Raperda dimungkinkan disahkan di tahun ini, apalagi KaBag Hukum Bpk. Brando Tampewawa, SH., MH, meyakinkan Tim Pusat, Satker PKP, bahwa Raperda Kumuh yang tidak masuk Prolegda tahun ini, diupayakan segera disahkan tahun ini berbarengan dengan pengesahan RPJMD 2016-2021 di DPRD Kab. Minsel.
Sebelum rapat ditutup, Tim Pokjanis menyepakati Jadwal Rencana Kerja dan Metodologi Pendampingan yang difasilitasi oleh Konsultan Individu Kab. Minsel. (ed.rollytoreh)