http://ciptakarya.pu.go.id/bangkim/perdakumuh
Berita
disahkannya perda pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 31 oktober 2016 (Bangka Pos, 1 november 2016).
Selasa, 01 November 2016 (09:21)

Disahkannya Perda Pencegahan dan Peningkatan kualitas Perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Paripurna DPRD Kota Pangkalpinang, 31 oktober 2016.

Rakorwal Raperda Kumuh Kota Pangkalpinang
Minggu, 12 Juni 2016 (13:07)

Rakorwal Raperda Kumuh Koa Pangkalpinang:

KSatker Bangkim, Kabag Hukum Kota Pangkalpinang,  Bappeda Kota pangkalpinang, Tata Kota pangkalpinang, PU kota Pangkalpnang, KI.

17 Mei 2016

Masifnya dukungan masyarakat dalam mengatasi problema kumuh pada Rapat Pembahasan Tengah Kab. Minahasa Selatan (30 Mei 2016)
Kamis, 02 Juni 2016 (12:39)
Pak Decky, Andre, dan Ferry, adalah bagian dari masyarakat Minahasa Selatan yang sepakat untuk mendukung pemerintah Kab. Minahasa Selatan dalam mengatasi persoalan kekinian yaitu kumuh yang makin merambat dan menggurita di wilayah Amurang, Sinonsayang, Uwuran, Kapitu, dan Tumpaan. Menurut mereka banyak cara dan ide yang tepat tapi yang sering lambat adalah penanganannya, action plan. Hal itulah yang mendorong semua pihak khususnya Pokjanis Raperda Kumuh untuk memerhatikan kerinduan masyarakat dalam pencegahan kumuh, khususnya ditengah pembahasan Naskah akademik 1 dan Raperda versi 1.
Disaat yang sama, penjelasan Tim Konsultan manajemen pusat, pak Imanda dan pak Ari, turut mengubah mindset masyarakat dan Pokjanis terhadap pencegahan kumuh, pemberdayaan masyarakat, dan pengakuan atas kearifan lokal, sehingga Raperda yang dihasilkan dapat dilaksanakan, tidak hanya parkir atau takut direalisasikan.
Sinkronisasi data RPJMD, RTRW, RKPKP, SPPIP, RTBL dan RDTR tetap diperlukan dalam penyusunan Raperda, selain komunikasi dan konsolidasi antar SKPD terkait juga Pokjanis, diharapkan akan lebih menyempurnakan isi Raperda dan mempercepat penetapan Prolegda atau segera ditetapkan menjadi Perda tahun ini.
Selesai Rapat, Tim KMP dan KI, mengadakan koordinasi bersama Pimpinan dan Anggota Balegda Minahasa Selatan yang diketuai Bpk. Harianto Suratinoyo, dihadiri oleh semua anggota Balegda.
Apa yang dipaparkan oleh Tim KMP dan KI mendapat apresiasi positif Balegda DPRD, sehingga mereka mengharapkan dapat melibatkan Dewan pada tahapan Pra konsensus dan Konsensus agar output pendampingan penyusunan Raperda dapat dicapai.
Narasumber lainnya yang hadir antara lain, Bpk. Imanda Pramana (KMP), Bpk. Ari (KMP), Bpk. Robby Simbar (TA Din PUPERA Prov Sulut), Bpk. Normansjah Wartabone, ST.,MS (Kasatker PKP BANKIM Prov Sulut), Bpk. Brando Tampemawa, SH.,MH (Kabaghukumkab/ sekr Pokjanis), LSM, SKPD, anggotaPokjanis, Konsultan Individu (Jun tangka, Meylan Tolena, Rolly Toreh), dan staf Satker PKP BANKIM Prov. Sulut. (ed/rollytoreh)
 
 
Apa yang menarik pada Rapat Pembahasan Awal Kab. Minahasa Selatan (20 Mei 2016)?
Sabtu, 21 Mei 2016 (17:29)

Rapat Pembahasan Awal (PA) pada penyusunan Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kab. Minahasa Selatan, dimulai pukul 10.30 Wita setelah upacara Hari Kebangkitan Nasional.

Rapat yang dibuka oleh perwakilan Bappeda dilanjutkan dengan sambutan singkat dari Kepala Satker PKP BANKIM Prov. Sulut Bpk. Normansjah Wartabone. Setelah itu, Sekretaris Tim Pokjanis Bpk. Brando Tampemawa, SH.,MH (Kabag Hukum), full time memandu jalannya PA, yang dihadiri Anggota Tim Pokjanis dan Konsultan Individu (Juni Tangka, Meylan Tolena, Rolly Toreh).

Sekretaris Tim Pokjanis Bpk. Brando mulai menggiring peserta agar fokus pada draft Raperda dan Naskah Akademik Versi yang di tampilkan Konsultan Individu, agar ditanggapi, diberi masukan, saran atau argumentasi kritis soal kearifan lokal. Sehingga, akademisi Windi Mononimbar turut memberi argumen bahwa konten lokal yang akan di input dalam naskah akademik benar-benar melukiskan potret tradisi yang berkembang di Minsel dalam hal bangunan rumah, gotong royong, panen ikan, dan kekerabatan lainnya. Hal yang sama juga ditekankan Bpk. Norman (KaSatker), agar bangunan rumah diberi aksen tradisional seperti di Toraja dan Minangkabau.

Suasana PA tuntas mengupas isi draft raperda dan naskah akademik versi 0 dengan beberapa catatan yang perlu dilengkapi untuk kemudian di peresentasikan Pokjanis pada Rapat Internal Pokjanis yang disepakati bersama Konsultan Individu pada hari Senin, 23 mei 2016 mendatang.

Yang menarik adalah sambutan dari unsur DPRD Kab. Minahasa Selatan, Bpk. Harianto Suratinoyo selaku Ketua Balegda, menyampaikan dukungan penuh mempercepat penyusunan Raperda menjadi Perda karena kegiatan ini merupakan bagian program prioritas Presiden yang urgen dan menyejahterakan. "Pencegahan kumuh, kesejahteraan rakyat, dan pemberantasan kemiskinan adalah crash program presiden, termasuk Raperda Kumuh di kab. Minsel. Jadi kami targetkan Agustus tahun ini segera di Perdakan." Pungkasnya. (ed/rollytoreh)

Rapat Koordinasi Awal penyusunan Raperda Kumuh Kota Manado Prov. Sulawesi Utara. (Selasa, 17 Mei 2016).
Kamis, 19 Mei 2016 (11:21)

Pada hari selasa tanggal 17 Mei 2016,  bertempat di ruang rapat Bapedda Kota Manado telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Awal (Rakorwal) sebagai tahap awal pembahasan penyusunan Reperda Kota Manado. Acara tersebut dihadiri oleh Tim Pusat, Bappeda Kota Manado, Satker PKP Bangkim Prov. Sulawesi Utara, bagian Hukum Kota Manado, BPLH Kota Manado, Dinas Tata Kota, Dinas Sosial Kota Manado, dan KI Kota Manado. 

Acara Rakorwal ini dibuka langsung oleh Kepala BAPPEDA Kota Manado Bpk Peter K.B Assa, Ph.D. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan Raperda ini agar dapat diselasaikan sesuai waktu rencana kerja, mengingat Raperda ini sudah ada acuan / panduan dalam penyusunannya. 

Dalam kesempatan ini juga Kasatker PKP Bangkim Prov. Sulut memberikan arahan dalam Proses penyusunan Raperda ini. 

Rapat Koordinasi ini kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari Tim Pusat mengenai urgensi dan fasilitasi Pendampingan Penyusunan dan Legalisasi Perda Kumuh. 

Akhir dari acara Rapat Koordinasi Awal ini, telah disepakati Jadwal Rencana Kerja dan Rencana Pembahasan Awal yang akan dilaksanakan seminggu setelah Rakorwal ini. 

 

 

 

Kegiatan Rakorwal (Rapat Koordinasi Awal) Penyusunan Raperda Kumuh di Kab. Minahasa Selatan, Prov. Sulawesi Utara (Senin, 16 Mei 2016)
Selasa, 17 Mei 2016 (15:38)
Hari Senin, 16 Mei 2016, bertempat di Ruang Kantor Bappeda Kab. Minahasa Selatan (Minsel), telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Awal di Daerah sebagai tahap awal pembahasan Raperda Kumuh di daerah. Acara tersebut dihadiri oleh Tim Pusat (KMP) Bpk. A. Fajrie Pratama dan Bpk. Adit, Kepala Satker PKP Bankim Prov. Sulut Bpk. Normansjah Wartabone, Kepala Bapeda Minsel, Konsultan Individu Kab. Minsel (Rolly Toreh, Juni Tangka, Meylan Tolena), Staf Satker PKP Bankim Sulut (Ibu Rinni Wowiling, Ibu Butty, Andre), SKPD terkait, dan Tim Pokjanis.
Acara yang dibuka langsung oleh Kepala Bapeda sekaligus sebagai Ketua Tim Pokjanis, dalam sambutannya menitikberatkan upaya percepatan penyusunan Raperda Kumuh di Kab. Minsel sebagai bagian prioritas pembangunan di daerah. Demikian juga Bpk Norman (Ka Satker PKP) berharap proses penyusunan Raperda dapat di dukung penuh Tim Pokjanis agar Raperda dapat masuk secepatnya dalam Prolegda.
Selama pemaparan materi berlangsung, tampak peserta rapat makin proaktif ketika pembicara Bpk. Fajrie dan Bpk. Aldo mengupas lebih kedalam bahkan lebih strategis terhadap upaya percepatan penuntasan Raperda menjadi Perda tanpa masuk dalam Prolegda, sesuai Pasal 15 ayat (3) Permendagri 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, "Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda:a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;b. akibat kerja sama dengan pihak lain; danc. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan biro hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota"
Aturan inilah yang memberi kepastian bagi peserta rapat agar Raperda dimungkinkan disahkan di tahun ini, apalagi KaBag Hukum Bpk. Brando Tampewawa, SH., MH, meyakinkan Tim Pusat, Satker PKP, bahwa Raperda Kumuh yang tidak masuk Prolegda tahun ini, diupayakan segera disahkan tahun ini berbarengan dengan pengesahan RPJMD 2016-2021 di DPRD Kab. Minsel.
Sebelum rapat ditutup, Tim Pokjanis menyepakati Jadwal Rencana Kerja dan Metodologi Pendampingan yang difasilitasi oleh Konsultan Individu Kab. Minsel. (ed.rollytoreh)
Rapat Pembahasan Awal Raperda Kumuh Kabupaten Takalar
Minggu, 15 Mei 2016 (19:02)

Rapat Pembahasan Awal Penyusunan  Awal Raperda Kumuh di Kabupaten Takalar

Pada hari  Selasa tanggal Dua Puluh Enam April Tahun Dua Ribu Enam Belas, Bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Grand Kalampa Kabupaten Takalar telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Awal   dalam Rangka Pendampingan Penyusunan Peraturan di Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh   yang dihadiri oleh :

1.       Bappeda Kabupaten Takalar

2.       Satker Pengembangan Kawasan Permikiman Provinsi Sulawesi Selatan

3.       Badan Legislasi DPRD Kabupaten Takalar

4.       Komisi III DPRD Kabupaten Takalar

5.       Bagian . Hukum Setda Kabupaten Takalar

6.       Bidang Fispra Bappeda Kabupaten Takalar

7.       Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Takalar

8.       Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar

9.       Bidang Logistik BPBD Kabupaten Takalar

10.   Bidang  Kebersihan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar

11.   Sub Bagian SDA, Sarana dan Prasarana Daerah Bappeda Kabupaten Takalar

12.   Sub Bagian  Tata Ruang, Lingkungan dan Permukiman Bappeda Kabupaten Takalar

13.   Seksi Perumahan Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar

14.   Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Takalar

15.   Sub Bagian Perencanaan PDAM Kabupaten Takalar.

 

Rapat Pembahasan Awal pendampingan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan  kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dimulai pukul 08.00 wita dan dibuka sekaligus dipimpin oleh Sekretaris  Bappeda Kabupaten Takalar.

Rapat Pembahasan awal ini diawali dengan Presentase dari Konsultan Individual yang pada intinya menyampaikan tentang pendalaman-pendalaman substansi terkait proses penyusunan Raperda dan Naskah Akademik.

Rapat Koordinasi kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang terdiri dari tanggapan dan pertanyaan dari masing-masing stakeholder yaitu dari Anggota DPRD Kabupaten Takalar serta dari anggota tim Pokjanis pendampingan penyusunan dan legalisasi raperda kumuh.

Dari sesi diskusi disepakati kesepahaman antara tim Pokjanis dan DPRD Kabupaten Takalar serta Konsultan Individual,dengan hasil  sebagai berikut :

1.       Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Pokjanis dan dengan bantuan pendampingan dari Konsultan individual  telah menghasilkan Raperda dan Naskah Akademik berdasarkan model perda dan model naskah akademik kumuh sebagai acuan dasar.

2.       Penyempurnaan Raperda dan Naskah Akademik  terkait substansi dilakukan secara maksimal dan akan diselesaikan berdasarkan jadwal yang telah disepakati.

3.       Terkait dengan lokasi kumuh yang belum masuk dalam ketetapan sesuai yang tertera pada  Draft Raperda akan dibicarakan lebih lanjut oleh Pokjanis dengan bantuan pendampingan dari Konsultan Individual.

4.       DPRD Kabupaten Takalar akan tetap mendukung sepenuhnya proses Legislasi dalam konsep politiknya  dan akan terus mengawal kegiatan ini sebagaimana yang telah disepakati sejak awal.

Rapat Koordinasi Awal Raperda Kumuh di Kabupaten Luwu Sulsel
Minggu, 15 Mei 2016 (11:09)

Rapat Koordinasi Awal Raperda Kumuh di Kabupaten Luwu

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan April Tahun Dua Ribu Enam Belas, Bertempat di Ruang Pertemuan Hotel Belia di Jalan Sungai Pareman No. 28 Kabupaten Luwu telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Awal  (Rakorwal)  Kabupaten Luwu dalam Rangka Pendampingan Penyusunan Peraturan di Daerah    Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh           yang dihadiri oleh : Bappeda Kabupaten Luwu, Satker Pengembangan Kawasan Permikiman Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Legislasi DPRD Kabupaten Luwu, Bagian . Hukum Setda Kabupaten Luwu, Bidang Fispra Bappeda Kabupaten Luwu,  Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Luwu, Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu dan Instansi Teknis Terkait lainnya.

 

 

Rapat koordinasi awal pendampingan penyusunan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dimulai pukul 10.00 wita dan dibuka oleh Asisten Bidang Sosial dan Ekonomi Kabupaten Luwu dan yang menjadi Moderator adalah Kepala Bidang Fispra Bappeda Kabupaten Luwu.

Rapat Koordinasi Awal ini diawali dengan Presentase dari Satker Pengembangan Kawasan Permukiman yang pada intinya menyampaikan  tujuan dari Rapat Koordinasi Awal yaitu untuk menyamakan persepsi dan rencana kerja dalam upaya pendampingan penyusunan dan legalisasi Raperda kumuh.

Rapat Koordinasi kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang terdiri dari tanggapan dan pertanyaan dari masing-masing stakeholder yaitu dari anggota tim Pokjanis pendampingan penyusunan Raperda Kumuh

Dari sesi diskusi disepakati kesepahaman antara tim Pokjanis dan DPRD Kabupaten Luwu serta Konsultan Individual, sebagai berikut : (1).    Pemerintah Kabupaten Luwu melalui Pokjanis siap untuk melaksanakan Penyusunan Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Luwu.(2)   DPRD Kabupaten Luwu akan mendukung proses legislasi Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Luwu.(3) Pokjanis dan Konsultan Individual perlu melakukan koordinasi yang lebh intensif guna melakukan kajian pendalaman substansi Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Luwu.

Setelah Tahapan diskusi selesai, Acara Rapat Koordinasi Pendampingan Penyusunan Raperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Luwu ditutup oleh pimpinan rapat tepat pukul 16:00 WITA

DPRD, Dinas PU, dan BAPPEDA Kabupaten / Kota Hadiri Rapat Koordinasi Awal Pendampingan Penyusunan Raperda Kumuh Tahun Anggaran 2016 di Jakarta
Senin, 22 Februari 2016 (04:35)
Pada Tahun Anggaran 2016 ini Direktorat Jenderal Cipta Karya cq. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman melakukan kegiatan Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di 68 kabupaten/kota terpilih yang telah memenuhi readiness criteria. Mengawali kegiatan tersebut, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman menyelenggarakan Rapat Koordinasi Awal (Rakorwal) Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Raperda Kumuh). Rakorwal yang dihadiri oleh lebih dari 300 peserta tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk penyamaan persepsi terkait urgensi Perda Kumuh serta penyampaian rangkaian pelaksanaan kegiatan Pendampingan Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2016. Rapat yang telah terselenggara pada Hari Kamis, 18 Februari 2016 di Jakarta tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Badan Legislasi DPRD, Dinas Pekerjaan Umum, dan Bappeda kabupaten/kota terpilih serta Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan rakorwal tersebut menghadirkan beberapa narasumber yaitu Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundangan Kementerian Hukum dan HAM, serta perwakilan kota pilot project penyusunan Raperda Kumuh Tahun Anggaran 2015 yaitu Sekretaris Bappeda Kota Bitung dan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.

Pada Rakorwal tersebut, dijelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Raperda Kumuh) merupakan alat bagi daerah dalam rangka implementasi kewenangan daerah berkaitan dengan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, ditekankan bahwa penyusunan Raperda Kumuh di daerah selain pendampingan oleh Kementerian PUPR, juga perlu melibatkan SKPD terkait, legislatif, akademisi, maupun Perancang Peraturan Perundangan dalam hal ini dapat diajukan perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah masing-masing. Selain itu dalam acara tersebut juga disosialisasikan mengenai Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penyusunan Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dapat diakses melalui www.perdakumuh.com.
SIM tersebut dapat dimanfaatkan oleh daerah sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan konsultasi pelaksanaan pendampingan penyusunan Raperda Kumuh.

Diharapkan paska pelaksanaan rakorwa kabupaten/kota lokasi pendampingan penyusunan Raperda Kumuh TA 2016 dapat segera mempersiapkan sumber daya di daerah untuk pelaksanaan penyusunan Raperda Kumuh.

Oleh:
Subdit Standardisasi dan Kelembagaan
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman
Cipta Karya Dukung Penanganan Kawasan Kumuh Kota Surakarta
Jumat, 19 Juni 2015 (07:51)
Penanganan permukiman kumuh sebagai salah satu prioritas dalam pencapaian target 100-0-100 pada tahun 2019 perlu dilakukan secara terpadu antar sektor serta memerlukan partisipasi dari semua pihak termasuk Pemda. Penanganan tersebut harus tuntas dengan mengacu pada lokasi kawasan kumuh yang sudah ditetapkan melaui SK Walikota/Bupati.


Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi saat melakukan kunjungan ke Kota Surakarta akhir pekan lalu, yang diterima langsung oleh Walikota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo. Dalam kunjungan ini, turut hadir pula Tenaga Ahli Ditjen Cipta Karya Joessair Lubis, Direktur Pengembangan Permukiman Hadi Sucahyono dan Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Adjar Prayudi. Kunjungan dilakukan untuk menjaring komitmen Walikota Surakarta dalam penanganan permukiman kumuh di Kota Surakarta, serta rencana Revitalisasi Istana Mangkunegaran.


Imam menjelaskan, tahun 2015 Ditjen Cipta Karya akan membantu penanganan permukiman kumuh di Kota Surakarta melalui dana APBN yang akan dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Surakarta. Rencana penanganan permukiman kumuh di kota Surakarta, diantaranya meliputi kawasan Serengan, Pasar Kliwon, Banjarsari dan Kali Pepe dengan dilakukan peremajaan pada kawasan tersebut.


Terkait dengan inovasi pembangunan perkotaan, Walikota Surakarta mempresentasikan Penanganan Permukiman Kumuh yang Komprehensif melalui Perencanaan Rusun Renteng Keprabon untuk masyarakat yang tinggal di bantaran Kali Pepe dengan dana APBD sejak tahun 2014. Selain rumah renteng, penanganan yang sudah dilakukan yaitu pembuatan jalan lingkungan dan pedestrian di sepanjang Kali Pepe.


Sementara, melalui APBD 2015, Pemkot Surakarta sudah menganggarkan 15 Miliar untuk melanjutkan pembangunan rumah renteng tahap II untuk 36 KK. “Kawasan Kali Pepe sepanjang 7 km ini menjadi prioritas pelaksanaan penanganan permukiman kumuh bersama Ditjen Cipta Karya dan Pemerintah Kota Surakarta," ungkap Hadi Rudyatmo.


Acara dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke kawasan permukiman kumuh Kali Pepe Kota Surakarta bersama dengan Pejabat Pemerintah Kota Surakarta, serta jajaran Satuan Kerja bidang Cipta Karya, Provinsi Jawa Tengah. (Bangkim/nk/bns)
Dirjen Cipta Karya Kunjungi Daerah Kumuh di Bali
Jumat, 19 Juni 2015 (07:51)
Direktur Jendral Cipta Karya Andreas Suhono melakukan kunjungan lapangan di kawasan kumuh yang terletak di daerah Desa Renon Kota Denpasar dan didampingi oleh Wakil Gubernur I Ketut Sudikerta serta melakukan survey lokasi yang akan dibangun Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang difasilitasi oleh dana APBN, beberapa waktu lalu.


Dalam kunjungannya tersebut, Andreas juga menemukan beberapa warga yang belum mengerti tentang arti pentingnya drainase, sehingga masih banyak warga yang membuang sampah di sungai dan menutup jalur selokan agar dapat dilalui kendaraan.


Andreas menanyakan langsung kepada warga setempat tentang manfaat fasilitas jalan dan drainase yang sudah disediakan oleh pemerintah, selain itu Andreas juga mengajak langsung warga untuk menjaga lingkungan untuk tetap bersih dan asri sehingga dapat mencapai gerakan 100-0-100.


Selain melakukan kunjungan ke kawasan kumuh, Andreas juga melakukan survey lapangan yang akan menjadi lokasi dibangunnya Rusunawa yaitu di Desa Penatih Dangin Puri, dengan luasan wilayah 1,5 Ha. Pembangunan Rusunawa tersebut diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkerja di daerah (Pemerintah Kota) dengan kemampuan memfasilitasi sekitar 4.500 pegawai daerah. (Randal Bali/bns)



Biro Komunikasi Publik
Penanganan Permukiman Kumuh 2019 Difokuskan Upaya Peningkatan Kualitas Kawasan Perkotaan
Jumat, 19 Juni 2015 (07:51)
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang diwakili Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Rina Farida menjelaskan, penanganan permukiman kumuh menuju kota tanpa permukiman kumuh tahun 2019 difokuskan pada upaya peningkatan kualitas di kawasan perkotaan, dengan tetap mempertimbangkan perlunya upaya pencegahan dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Sosialisasi Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (RKP-KP) Tahun 2019 di Bandung, Selasa (30/6/2015). Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Kota dan Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi di seluruh Indonesia.

"Saya mendukung penuh penanganan kawasan kumuh perkotaan, apalagi penanganannya dibantu dengan APBN Pemerintah Pusat," kata Walikota Bandung Ridwan Kamil.

Ridwan mengungkapkan, penataan permukiman kumuh di Kota Bandung dilaksanakan tanpa ada penggusuran dan pada saat penataan tersebut, penduduknya dapat direlokasi terlebih dahulu ke tempat lain. Disamping itu, dalam menata kawasan perkotaan, saat ini biaya tidak menjadi masalah, yang sangat dibutuhkan adalah political will dari pimpinan daerah dan pemerintah pusat.

Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi panel dengan mengangkat tema kebijakan strategi dan keterpaduan penanganan permukiman kumuh perkotaan. (Randal Jabar/bns)

Biro Komunikasi Publik
Galeri Foto
Galeri Video
Umum
Latar Belakang

Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Raperda Kumuh) merupakan instrumen pengelolaan terhadap perumahan dan permukiman dalam rangka menjaga kualitas serta fungsinya sehingga menjadi lingkungan sehat, teratur, dan layak huni. Konsep pengaturan dalam Raperda Kumuh menggunakan komponen infrastruktur permukiman yaitu kondisi fisik bangunan, jalan, drainase, persampahan, sanitasi, penyediaan air minum, dan proteksi kebakaran, sebagai dasar dalam melakukan tindakan penanganan baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun kuratif (peningkatan kualitas) untuk menjaga kualitas perumahan dan permukiman. Dengan adanya perda kumuh, pemerintah daerah  memiliki dasar penganggaran dan dasar pelaksanaan kegiatan terkait penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dalam rangka mendukung kebijakan nasional Gerakan Permukiman Bebas Kumuh Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.