Dalam rangka pencapaian target pengurangan kumuh tahun 2019 Melalui Balai PPW Riau, Konsultan Manajemen Wilayah OC-3 Riau menggelar acara Lokakarya Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) National Slum Upgrading Program (NSUP) Tingkat Provinsi Riau Tahun 2019 dengan mengangkat tema “Sinergitas Stakeholder Melalui Kolaborasi Capaian Target Pengurangan Kumuh 2019 di Pekanbaru, Senin (16/09/2019).

Acara dihadiri oleh Kepala Balai PPW Riau, Kepala Satker Prasarana Permukiman Provinsi Riau, PPK PKP Balai PPW Riau, Team Leader KMW OC3 Riau, Kepala Satker PIP/PKBM di lima (5) Kab/Kota Provinsi Riau, OPD Kab/Kota terkait di Provinsi Riau, Perwakilan Akademisi/Perguruan Tinggi di Provinsi Riau dan Perwakilan Perbankan dan Pihak Swasta.

 

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Balai PPW Riau Ichwanul Ihsan. Dalam sambutan dan arahannya Ichwanul mengatakan program NSUP Kotaku merupakan salah satu upaya untuk mencapai target RPJMN 2015-2019 dan dirancang untuk mempertahankan prinsip-prinsip memperkuat peran pemerintah daerah dan memberdayakan masyarakat sebagai bagian gerakan 100-0-100, terutama untuk pengurangan kawasan kumuh di daerah perkotaan. Ruang lingkup Kotaku terdiri dari kegiatan pengurangan kawasan kumuh dan pencegahan kawasan kumuh yang didukung oleh kegiatan berkelanjutan di kedua bidang tersebut. Tujuan program NSUP Kotaku adalah meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar dipermukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

 

Jumlah  luasan kawasan permukiman kumuh  yang harus dituntaskan oleh program NUSP-Kotaku pada tahun 2019 sebesar 23.656 Ha dari total luasan kumuh nasional sebesar 38.431 Ha. Adapun capaian pengurangan kumuh secara komulatif sampai Desember tahun 2018 seluas 13.089,56 Ha, sedangkan rencana penanganan kumuh tahun 2019 seluas 13.704,03 ha. Tentunya tantangan untuk menuntaskan kumuh pada tahun 2019 semakin tinggi. Adapun total luas kawasan kumuh provinsi riau 1.179,71 Ha yang berada di 12 kabupaten/kota. Sedangkan program nsup-kotaku menangani kumuh di 4 kab/kota yakni kota pekanbaru, kota dumai, kabupaten bengkalis dan kabupaten indragiri hili. Sampai akhir tahun 2018 kawasan kumuh yang sudah ditangani oleh nsup-kotaku seluas 194,69 ha.

 

Ichwanul juga menambahkan sebagai upaya mendukung pengurangan luasan permukiman kumuh sampai dengan 0 hektar, program kotaku menyelenggarakan kegiatan infrastruktur skala kawasan dan skala lingkungan melalui dana bantuan pemerintah untuk masyarakat yang bersumber dari pinjaman luar negeri Islamic Development Bank (IDB). Investasi ditujukan untuk perbaikan atau peningkatan kualitas infrastruktur yang bersifat jaringan dengan pelayanan yang terkoneksi pada kawasan permukiman kumuh.

“Kegiatan lokakarya tingkat provinsi yang dilaksanakan pada hari ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan-rumusan strategis dan langkah yang nyata untuk upaya percepatan pelaksanaan program, sehingga target penanganan kumuh dan cita-cita kita menciptakan kota layak huni dan berkelanjutan dapat terwujud. Kolaborasi dan Sinergitas antar stakeholder akan menjadikan keterpaduan antar sektor untuk bersama bergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan permukiman kota tanpa kumuh pada tahun 2019”, ujar Ichwanul.

Terakhir Ichwanul mengatakan, mengingat cakupan pekerjaan dan skala pencapaian, sasaran ini tidak mungkin dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah apalagi oleh satu Kementerian/ Lembaga, maka diperlukan Kolaborasi dan Sinegitas semua pihak dan semua pelaku antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar sasaran tersebut dapat tercapai. Dengan sedikit rasa kecewa Ichwanul juga menyayangkan peserta yg hadir kurang sesuai dengan harapan. Untuk membangun sinergitas dan kolaborasi, seharusnya dihadiri oleh semua pemangku kebijakan, demikian pula dengan sektor perbankan yang hanya dihadiri oleh Bank Riau Kepri dan dari perguruan tinggi hanya dihadiri oleh UIN SUSQA. Kedepan kita akan buat strategi baru, sehingga tujuan menyusun sinergitas dan kolaborasi semua sektor dalam upaya penuntasan kawasan kumuh ini dapat terwujud. (Harfa/BPPWRiau)